UKT Berpotensi Naik, Beasiswa Terancam Diputus! Efisiensi untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis

Menurutnya, proses terjemahan untuk teknis penerapan instruksi itu masih dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami belum dapat turunan Inpres tersebut. Jadi kami belum bisa melangkah jauh. Kami tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali,” paparnya. 

Ia mengatakan, dari 7 indikator dalam Inpres tersebut, khusus Gubernur dan Bupati/Wali Kota instruksinya agar membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion (FGD). Selain itu, juga mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. 

Juga nembatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 

Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 

Dan lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga dan melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah. 

Dari ke-7 indikator tersebut, pemotongan anggaran studi banding sudah dipastikan dilakukan. Namun, studi banding yang kena efisiensi yakni studi banding pendamping. “Kalau studi banding khusus itu dikecualikan. Seperti, keperluan harus berangkat itu masih bisa. Kalau yang rombongan itu pasti kena efisiensi 50 persen,” ungkapnya.

Pihaknya mengatakan, untuk poin 7, Kota Denpasar masih dalam posisi aman. Di mana, Kemenkeu memastikan kucuran dana tidak dikurangi. Tahun 2025 ini dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 tanggal 3 Februari 2025, Kota Denpasar tetap mendapatkan sebesar Rp 765.142.650.000.

“Kemenkeu tidak melakukan pemotongan atau pengurangan transfer dana ke Kota Denpasar. Kami tetap mendapatkan Rp 765.142.650.000 dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Mungkin karena analisis pusat karena pas anggaran dan alokasinya dibutuhkan itu,” ujarnya. 

Menurutnya, untuk dana yang ditransfer Kemenkeu ke Kota Denpasar dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 711.709.633.000. Dana Desa sebesar Rp 39.896.439.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik baik sektor pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 13.536.578.000. Namun, untuk efisiensi lainnya pihaknya masih menunggu aturan pelaksananya dari Kemendagri. “Sebelum itu kami belum berani mendahului,” katanya. 

Di sisi lain, Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster meyakini pembangunan Bali ke depan akan lebih mudah dilakukan. Hal ini disebabkan terdapat keselarasan antara dirinya sebagai Gubernur dengan delapan Bupati dan Wali Kota di Bali yang berasal dari partai yang sama yakni PDI Perjuangan (PDI P). 

“Sekarang astungkara akan lebih mudah membangun Bali karena gubernurnya dengan 8 bupati/wali kota 1 partai politik (PDI P). Hanya 1 yang lepas (bukan se-partai) di Karangasem. Tetapi sudah bertemu, jadi (saya bilang) bapak harus patuh, kalau tidak patuh bapak akan tertinggal sendiri. Nggak ditinggal saja udah ketinggalan, apalagi ditinggal,” jelasnya dalam sambutan acara Widyatula  Aksara Bali ring Dunia Digital, Sabtu (15/2). 

Koster menekankan pentingnya mengikuti arahan gubernur dan peraturan gubernur (Pergub) untuk memastikan pembangunan yang harmonis dan terarah. Menurutnya, koordinasi dengan kepala daerah dari partai yang sama akan lebih mudah karena ia merupakan ketua partai di Bali. “Jadi jangan buat hidup susah.

Ikuti arahan gubernur dan Pergub. Kalau saya dengan yang 8 mudah, karena saya ketua partai, jadi itu bisa jalan,” tambahnya.

Ia berharap pembangunan Bali dapat berjalan dalam satu kesatuan budaya, satu pulau, satu pola, dan satu tata pola yang sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. “Mudah-mudahan Bali bisa dibangun dalam satu kesatuan budaya, satu pulau, satu pola dan satu tata pola dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Astungkara,” kata dia. (sup/sar)

Perlambat Penyerapan Tenaga Kerja 

Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan baik pada APBN maupun APBD, direalisasikan dengan pemotongan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun dalam APBN 2025. Pemotongan ini mencakup hampir semua di Kementerian. Revisi anggaran dan pemangkasan dana transfer daerah tak terelakkan.