UKT Berpotensi Naik, Beasiswa Terancam Diputus! Efisiensi untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis

Nah, kalau pariwisata kita berjalan dengan baik, kemudian serapan tenaga kerja juga baik, tentu meningkatkan pendapatan masyarakat itu memiliki daya beli yang cukup baik juga untuk masyarakat kita,” bebernya. 

Anggaran itu perlu dikaji tetapi harus berorientasi pada mana yang menjadi prioritas. Kata Prof. Subawa jika kemiskinan absolut yang mesti harus dituntaskan nol atau sekian persen maka hal tersebut yang harus diprioritaskan oleh Bali. 

Diakuinya, segala suatu kebijakan memang pasti memberikan dampak. Walaupun sekecil berapapun dampaknya pasti ada tetapi dampak yang lebih besar yang positif itulah mesti dilakukan. Pemerintah, selama ini Kementerian terlalu bertambah anggaran setiap tahunnya.

Sehingga asumsinya dengan pengurangan dengan efisiensi dianggap akan menghambat pertumbuhan ataupun pembangunan bangsa dan negara.

“Seperti saya lihat pertemuan-pertemuan of focus group discussion atau pertemuan-penuh yang tidak penting bisa dikurangi atau perjalanan dinas yang dianggap tidak representatif dikurangi barangkali begitu. Bisa melalui online, bisa komunikasi dengan banyak cara akan bisa dilakukan.

Dan saya kira itu sangat-sangat efektif, setiap apa kegiatan kebijakan yang diinformasi. Jadi pada pemerintah daerah itu lebih lebih efektif. Ndak mesti datang menghabiskan waktu cukup lama juga,” ujarnya. (sar) 

Hasil Efisiensi Anggaran Rp 24 Triliun untuk Biaya MBG

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2). 

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo. 

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun. Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun. 

Namun, Prabowo mengungkapkan, dari penghematan tersebut akan dikembalikan ke kementerian/lembaga sebesar Rp 58 triliun sehingga total penghematan menjadi Rp 250 triliun. 

Selain itu, Kepala Negara mengatakan, dividen dari BUMN juga mencapai Rp 300 triliun, di mana Rp 100 triliun di antaranya dikembalikan untuk modal kerja, sehingga dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 750 triliun. 

“Yang lagi ramai penghematan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, deviden BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo seperti dilansir Kompas.com. 

Dari situlah, Prabowo menyebut bahwa Rp 24 triliun digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis. “Rp 24 triliun terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo. 

Kemudian, dana hasil efisiensi yang tersisa akan dialokasikan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Nantinya, dana tersebut akan dijadikan sebagai dana investasi untuk Danantara. 

Sebagaimana diberitakan, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Instruksi itu juga menerangkan jumlah efisiensi yang diperlukan, yakni senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. 

Kemudian, pada diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selanjutnya, Inpres tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. (ali)