IRONI, Makan Siang Gratis Bagi Siswa Tapi Beasiswa Kini Tiada, Aksi Massa Minta Kaji Efisiensi

“Itu lima tuntutan yang kita bawa. Jadi sekiranya para Dewan Perwakilan Rakyat membuat video pernyataan atau penandatanganan pakta integritas,” imbuhnya. 

Menurutnya, jika membayangkan skema pemotongan anggaran pendidikan ini tentu akan berdampak ke semua sektor.

“Kami menunggu hasil atau itikad baik dari bapak-bapak di dalam. Jikalau ada hasil konkret dan tujuan ke depannya kita bakal perhitungkan lagi. Jikalau memang tidak ada jawaban, kita akan menggelar aksi lagi,” tandasnya. 

Setelah Aliansi Bali Tidak Diam melakukan orasi sekitar 1 jam, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack temui massa di Wantilan DPRD Bali.

“Kami kirimkan (surat tuntutan mahasiswa) ke Kemendagri. Ini mahasiswa, ini bagian Rakyat Bali dan bagian generasi muda yang akan membawa bangsa ini ke depan. Saya terima kasih, mereka bisa sopan santun masuk. Damai berani menyampaikan aspirasi,” kata Dewa Jack. 

Ia juga menerangkan, DPRD Provinsi Bali sepakat membuka kapanpun masyarakat Bali, siapapun berkepentingan dengan pemerintah dan DPRD Bali jika bersurat serta menginformasikan dengan baik, maka aspirasinya akan diterima. 

“Mereka mau menyampaikan akan disampaikan. Tentu kalau tadi kita berdebat Batasan-batasan itu sampai malam. Soal keputusan, tadi saya sudah bilang, ini dibawa Kemendagri. Nanti kami sampaikan ke Kemendagri supaya diteruskan ke Bapak Presiden,” bebernya.

Koster Ikuti Aturan Pusat 

Sementara itu, Gubernur terpilih Provinsi Bali, I Wayan Koster, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di wilayahnya telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan hanya sejak pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Koster di kantor Kemendagri usai ia menjalani tes kesehatan pada Senin (17/2).

“Jadi saya perlu menyampaikan bahwa mengenai pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran, sesungguhnya di Pemprov Bali sudah dilakukan pada saat COVID-19, 2020 sampai 2022. Itu dilakukan efisiensi anggaran lebih tajam dari yang ada dalam instruksi Bapak Presiden,” ujar I Wayan Koster.

Koster berpendapat bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan untuk membangun keuangan dan kesehatan fiskal yang baik bagi negara. Menurutnya, instruksi Presiden untuk membangun APBN dan APBD yang sehat serta fiskal yang bagus bagi pusat dan daerah adalah langkah yang sangat baik. 

“Saya kira itu sesuatu yang sangat baik bagi daerah untuk menyelaraskan efisiensi anggaran di program-program di APBD ini. Menurut saya bagus,” katanya seperti dilansir Tribunnews.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa meski efisiensi anggaran ini tidak menghambat program kerja, Koster mengakui bahwa kapasitas program memang mengalami penurunan. “Menghambat tidak, tapi mungkin kapasitas berkurang sedikit. Kan yang banyak berkurang perjalanannya,” tambahnya.

Aspek pemangkasan anggaran mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas hingga 50 persen, serta pemotongan pada rapat, makanan, minuman, biaya operasional, pemeliharaan, dan infrastruktur.

“Paling banyak perjalanan dinas 50 persen, kemudian rapat-rapat, makanan minuman, operasional, pemeliharaan. Ada juga infrastruktur fisik,” jelas Koster.