IRONI, Makan Siang Gratis Bagi Siswa Tapi Beasiswa Kini Tiada, Aksi Massa Minta Kaji Efisiensi

TRIBUN-BALI.COM - Ironi negeri ini, membuat banyak orang geleng kepala. Di saat gelombang PHK masih merajalela. 

Sang pemimpin meminta efisiensi alias penghematan, yang justru malah kian menyusahkan masyarakat rakyat Indonesia khususnya kalangan menengah ke bawah. 

Mengapa demikian? simak alasannya berikut ini: 

Baca juga: FIRASAT Buruk Istri & Mimpi Sang Anak Didatangi Mendiang Kadek Parwata Lambaikan Tangan  

Baca juga: VIRAL di Media Sosial, 2 Perempuan di Jembrana Jadi Korban, Pelaku Nekat Lakukan Adegan Tak Senonoh

Aksi Demo 

Aliansi Bali Tidak Diam menggelar seruan aksi ‘Indonesia Gelap Darurat Pendidikan’ di depan Gedung DPRD Bali pada Senin (17/2/2025).

Seruan aksi ini menyikapi sejumlah anggaran pendidikan, turut menjadi sasaran efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemangkasan ini imbas adanya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp306,7 triliun.

Seruan aksi Aliansi Bali Tidak Diam terdiri dari ratusan mahasiswa. Jumlah masa Aliansi Bali Tidak Diam ini terdiri dari 250 mahasiswa.

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM UNUD), I Ketut Indra Adiyasa menjelaskan efisiensi anggaran berdampak ke beberapa sektor pendidikan seperti pemotongan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), perkuliahan di Perguruan Tinggi, tentu berpengaruh ke organisasi kemahasiswaan (Ormawa). 

“Berpengaruh ke program kerja yang terbatas oleh Rektorat. Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama itu malah jadi prioritas pendukung. Itu yang menjadi fokus kita, kenapa itu bukan dijadikan prioritas utama,” jelas Indra. 

Dalam aksi, massa membawa 5 tuntutan yang disampaikan. Pertama, menuntut semua pihak pemerintah termasuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025. 

Kedua, mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan makan bergizi gratis serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan pada sektor utama.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera membayarkan dan menganggarkan tunjangan kinerja dosen yang belum dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak dosen berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Keempat, menolak perguruan tinggi untuk mengurus izin tambang dalam pembaharuan UU Minerba. Kelima, menuntut Presiden Republik Indonesia melakukan pemerataan pendidikan melalui akses pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya pencerdasan kehidupan bangsa.