Berita Bali
Pemprov Bali Minta Perangkat Daerah Cek Potensi Dana yang Bisa Diefisiensi
Implementasi Instruksi Presiden (Inpers) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran di daerah masih menanti surat edaran (SE) dari Kemendagri.
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Pemprov Bali Minta Perangkat Daerah Cek Potensi Dana yang Bisa Diefisiensi
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Implementasi Instruksi Presiden (Inpers) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran di daerah masih menanti surat edaran (SE) dari Kemendagri.
Hal tersebut diungkapkan oleh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra.
Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD Bali Temui Aksi Massa, Sebut Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Pendidikan
“Kita wajib taat jadi Inpers itu kan perintah Presiden seluruh Menteri dan Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota yang angkanya sudah ada disitu tetapi secara teknis kita kan harus menunggu SE Kemendagri jadi perjalanan dinas segitu yang lain seberapa itu yang daerah belum bisa,” jelas, Ika Putra pada, Selasa 18 Februari 2025.
Lebih lanjut, Ika Putra mengatakan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bali sudah menugaskan kepada perangkat daerah melihat potensi-potensi anggaran yang bisa diefisiensi.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Kena Efisiensi, Ratusan Massa Aksi Aliansi Bali Tidak Diam Datangi DPRD Bali
“Jadi itu sudah komitmen PJ Gubernur juga sudah dikomunikasikan ke Gubernur Terpilih tinggal menunggu SE Mendagri,” bebernya.
Anggaran yang akan diefisiensi nanti sesuai dengan surat edaran yang akan berlaku.
Seperti perjalanan Dinas yakni sejumlah 50 persen, diakuinya OPD Pemprov Bali sudah siap untuk melakukan efisiensi anggaran.
Sementara untuk bantuan sosial dan BLT kata Ika Putra justru itu menjadi prioritas untuk kemiskinan dan juga pendidikan.
Baca juga: Efisiensi Anggaran, Bhima Yudhistira: Sangat Disesalkan dan Harus Ditinjau Ulang
Nanti arahnya untuk kemiskinan dan pelayanan publik.
“(SE dari Kemendagri) Mungkin tunggu retreat kepala daerah belum bisa komen,” bebernya.
Pemerintah Provinsi Bali juga sudah mengkaji terkait anggaran yang akan diefisiensi.
Begitu SE turun efisiensi bisa di eksekusi.
Baca juga: Pengamat Ekonomi Bali Nilai Efisiensi Anggaran Dapat Tekan Anggaran Percuma Untuk Perjalanan Dinas
“Intinya Pemprov Bali komitmen mendukung efisiensi tinggal sekarang secara rinci menunggu sebaran yang teknis dari Mendagri,” tutupnya. (*)
Berita lainnya di Efisiensi Anggaran
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.