KOSTER & Kepala Daerah Kader PDIP Lain di Bali Kompak Ikuti Retret Gelombang 2, Usai Absen Pertama

“Kita sudah ada di Magelang. Kita akan mengikuti retret, tetapi karena ada arahan seperti itu, kita sama-sama menjaga suasana. Jadi kita menghormati juga program yang dibuatkan pemerintah, yakni program retret ini,” ucapnya. 

Sutjidra tak memungkiri jika pihaknya sama sekali belum mengikuti program retret. Namun ia memastikan akan mengikuti retret gelombang kedua. Ia juga menegaskan akan langsung ikut, tanpa diwakili Sekda. “Kita nanti ikuti gelombang ke dua. Nanti yang berangkat tetap kepala daerah, yang akan diikuti wakil kepala daerah,” ujarnya. 

Disinggung mengenai berapa lama pelaksanaan retret gelombang kedua, mantan Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2022 ini menyebut diperkirakan sama dengan gelombang pertama yakni 8 hari. Namun pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan gelombang kedua.

“Kita masih menunggu. Sekarang saya sudah bekerja, dan membahas hal yang paling krusial, yakni menindaklanjuti instruksi presiden dan Surat Edaran Mendagri,” tandas dia. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri karena telah mendukung kadernya untuk ikut serta dalam retret.

Bima menyebut bahwa dari 10 kepala daerah yang belum mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, 9 di antaranya berasal dari Bali, termasuk Gubernur, serta satu kepala daerah dari Asmat.

“Para kepala daerah yang belum sempat ikut akan mendapatkan kesempatan di gelombang kedua. Kami mengapresiasi dukungan Ibu Megawati yang memastikan seluruh kader PDIP tetap berkomitmen mengikuti pembekalan ini,” ujar Bima Arya.

Bima juga menjelaskan bahwa retret gelombang kedua kemungkinan akan digelar dengan format lebih sederhana dan lokasinya tidak lagi di Akmil Magelang. “Mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri. Setelah Lebaran akan diputuskan,” kata dia. (sar/gus/mit/mer)

Kembali ke Daerah untuk Mulai Bekerja

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali mengeluarkan intruksi harian terkait pelaksanaan retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang diadakan Kementrian Dalam Negeri. Instruksi terbaru itu disampaikan juru bicara PDIP Ahmad Basarah bersama sejumlah petinggi PDIP di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Basarah memulai dengan menjelaskan instruksi harian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025 lalu. 

Di antaranya pertama, Instruksi Harian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum “TIDAK PERNAH MELARANG” seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Megawati sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk “MENUNDA” terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu “TIDAK PERNAH MELARANG” para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkapnya.

Kedua, Megawati meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Pesan Megawati kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik Presiden Prabowo, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. 

Kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program, yang di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan.

“Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau “turba” dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke program pemerintah di daerahnya masing-masing,” jelas Ahmad.