Pengangkatan PPPK Diundur Jadi Maret 2026, Ini Dampaknya pada Tenaga Kontrak

Pengangkatan PPPK Diundur Jadi Maret 2026, Ini Dampaknya pada Tenaga Kontrak

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pengangkatan CPNS dan PPPK dari hasil seleksi Tahun 2024 diundur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hal terungkap usai Kemenpan RB keluarkan surat bernomor : B/1043/M.SM.01.00/2025 terkait Tindak Lanjut Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CASN T.A. 2024. 

Baca juga: Masa Kerja Kurang dari 2 Tahun Berturut-turut, 10 Orang Pelamar PPPK Dibatalkan di Jembrana Bali

Sesuai dengan isi surat, CPNS akan diangkat pada 1 Oktober Tahun 2025 sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.

Salah satu PPPK hasil seleksi Tahun 2024 yang tidak ingin disebutkan namanya pun merasa kecewa dengan keputusan tersebut. 

Pria berusia 33 tahun ini mengatakan awalnya usul penetapan atau pengangkatan PPPK diinformasikan pada 1-28 Februari 2025. 

“Sehingga perkiraan Maret atau April kita sudah mendapatkan NIPPPK dan selanjutnya mendapatkan SK."

Baca juga: 81 Orang Pelamar PPPK Tahap II Tak Lolos di Jembrana Bali, Masa Kerja Kurang Dari Dua Tahun

"Tentu dengan mundurnya pengangkatan ini sebagai PHP bagi kami. Secara psikologi juga takutnya nanti bisa saja pengangkatan itu tidak ada dan hanya sebatas wacana,” jelasnya pada, Sabtu 8 Maret 2025. 

Tes CAT sudah dilakukan Tahun 2024, dan pengumuman sudah keluar di Tahun 2025, tentu menurutnya sangat aneh jika pengangkatan dilakukan di Tahun 2026. 

“Padahal semua tenaga kontrak menunggu hal ini. Sudah semangat di awal untuk mengikuti, tapi pada akhirnya seperti ini. Tentu kecewa dengan penundaan ini. Dampaknya kepastian status kepegawaiannya,” bebernya. 

Baca juga: Upload Berkas Calon PPPK di Badung Sampai 31 Januari 2024, BKPSDM : Gugur Jika Upload Berkas Palsu

Kini ia masih berstatus sebagai pegawai kontrak di salah satu instansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan penundaan pengangkatan PPPK ini membuatnya kebingungan sebab pemerintah pusat sudah tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk mengangkat pegawai kontrak. 

Dengan PPPK maka status kepegawaian menjadi jelas.

Untuk bekerja masih bisa karena sudah perpanjang kontrak di awal tahun.

Dengan penundaan pengangkatan PPPK tentu yang diharapkan juga pada pendapatananya karena berbeda antara kontrak saat ini dengan PPPK nantinya.