Tenaga Honorer di Buleleng Datangi Kantor DPRD, Minta Kejelasan Status

"Kenapa harus mendatangkan tenaga dari sekolah lain. Kan sebenarnya bisa ditolak. Mengingat di SMP 3 Sukasada sudah ada tenaga R3 sebanyak 3 orang. Kenapa tidak tenaga yang sudah ada itu diangkat, kenapa harus didatangkan lagi dari sekolah lain," keluhnya. 

Menanggapi hal tersebut, Plt Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng I Nyoman Wisandika menjelaskan, ratusan pegawai yang tidak bisa mengisi formasi ini lantaran terganjal dengan regulasi.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Buleleng, namun juga terjadi di seluruh Indonesia. 

Namun terkait tuntutan agar tenaga R2 dan R3 menjadi tenaga PPPK penuh waktu, Wisandika mengaku masih mengkonsultasikannya kepada Kemenpan RB dan BKN.

"Yang jelas kami terus berupaya bagaimana R2 dan R3 ini bisa mendapatkan status kepegawaian yang pasti. Tentu harapan mereka agar bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu," tandasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi, agar pegawai yang telah lama mengabdi bisa diakomodir sebagai PPPK penuh waktu. 

"Mereka sudah mendedikasikan diri selama beberapa tahun, tapi tidak lolos seleksi. Kami dorong pemerintah membuat regulasi agar mereka semua khususnya tenaga pendidik untuk diangkat jadi penuh waktu," tandasnya. (*)

Berita lainnya di Berita Buleleng