BUPATI Buleleng Sutjidra Lebih Setuju Sampah Tiap Desa Dikelola Mandiri, Simak Alasannya!

TRIBUN-BALI.COM - Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menyebut pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru di Buleleng Barat bukan solusi. Sebaliknya, ia lebih setuju jika sampah di tingkat desa maupun desa adat bisa dikelola secara mandiri.

Hal tersebut diungkapkan Sutjidra saat ditemui pada Senin (7/7). Menanggapi ihwal TPA ilegal di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Sutjidra mengatakan tidak perlu membangun TPA baru. 

"Persoalan sampah tidak bisa lagi hanya diselesaikan dengan sistem angkut dan buang. Apalagi, jika pengelolaannya tidak resmi," ucapnya. 

Baca juga: RIBUAN Warga Iringi Upacara Penobatan Raja Mengwi XIII di Badung, Sri Sultan Hamengkubuwana X Hadir

Baca juga: KNKT Sebut Datum Kapal Masih Dipastikan! Kunjungi Posko SAR Gabungan Gilimanuk!

Dalam penanganan sampah, menurut Sutjidra yang lebih penting adalah desa bisa mengelola secara mandiri. Diakui, Pemkab Buleleng punya beberapa program. Misalnya Palemahan Kedas (Padas). 

Sutjidra menjelaskan, program ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat diolah dan digunakan kembali. Misalnya, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, sementara sampah plastik atau kertas dapat didaur ulang menjadi produk baru. 

"Selain itu ada program Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain serta Teba Modern yang saat ini digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Semua program ini tujuan utamanya adalah untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber. Sehingga tidak ada lagi buang sampah ke TPA ilegal," jelasnya. 

Lantas disinggung soal residu sampah, bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini menyebut pihaknya tengah merencanakan teknologi baru. Teknologi ini untuk mengelola residu hasil pengolahan di tingkat desa. "Kami siapkan teknologi ini di tiap kecamatan," katanya. (mer)