SIAP Sowan ke Gubernur Koster, Dirut PT BIBU Beber Sumber Pendanaan Pembangunan Bandara Bali Utara

TRIBUN-BALI.COM  - Keraguan Gubernur Bali, Wayan Koster mengenai biaya pembangunan Bandara Bali Utara, ditanggapi santai oleh Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo.

Erwanto mengaku akan bertemu Koster, untuk menjelaskan dari mana saja sumber dana pembangunan bandara.

Erwanto mengungkapkan, pada 9 November 2024 bersama dengan kunjungan presiden ke Tiongkok, PT BIBU Panji Sakti melakukan penandatangan nota kerjasama (MoU) dengan ChangYe Construction Group. Nilai investasi perusahaan terkemuka di Tiongkok itu mencapai USD 3 miliar. 

"Kami tandatangan MoU di KBRI Beijing sebesar USD 3 miliar. Jadi mungkin saya akan sowan ke beliau (Gubernur) untuk menjelaskan dari mana biayanya," ucapnya kepada awak media, saat ditemui Selasa (8/7). 

Lanjut Erwanto, pembangunan Bandara Bali Utara mencakup tiga tahap. Di antaranya Airport, Aerocity, Aetropolis. Sejauh ini sudah ada tiga investor yang melakukan penandatanganan kerjasama. 

Baca juga: TERSESAT di Gunung Batukaru, Astuti & Resta Ditemukan Selamat, Ibu & Anak Berhasil Dievakuasi

Baca juga: Penerbangan Bandara Ngurah Rai Kembali Normal, Pasca Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

Di antaranya Tiongkok, Qatar, dan Jepang. Erwanto menyebut untuk investor Tiongkok nilai investasinya sebesar USD 3 miliar. Investor Qatar nilai investasinya USD 1,5 miliar, dan investor Jepang nilai investasinya USD 1 miliar. 

Bahkan dalam waktu dekat, Erwanto mengaku akan kembali melakukan penandatanganan kerjasama dengan dua investor. Yang mana kedua investor tersebut akan membangun infrastruktur berupa jalan tol. 

"Nanti saya kabarkan dari mana lagi investor datang untuk sign agreement sama kita. Alhamdulillah, astungkara, semuanya sudah menanti untuk membangun bandara Bali Utara ini," ujarnya. 

Erwanto menambahkan, Bandara Bali Utara harus dilaksanakan karena kebutuhan. Terlebih pembangunan bandara sudah tertuang dalam lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 12 tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029. 

"Kami sudah diterima oleh presiden pada tahun lalu. Beliau menyampaikan jika ternyata ada kekurangan pendanaan, akan disiapkan dari APBN. Namun kami sampaikan tidak, Alhamdulillah kita sudah ada investor. Artinya betul-betul tidak menggunakan uang negara," tegasnya. 

Dikatakan pula, dalam Perpres tersebut juga tertuang Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud- Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja.

Menurut Erwanto hal ini sekaligus menjawab pernyataan Bupati Buleleng yang menilai perlu infrastruktur lebih dulu sebelum adanya bandara. "Jadinya memang bersamaan, infrastruktur harus dikerjakan bersama-sama dengan bandaranya," ucap dia. 

Mengenai progress saat ini, Erwanto mengaku sudah mengirimkan surat permohonan penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara beserta kelengkapannya, yang ditujukan ke Kementerian Perhubungan RI pada April 2025.

Berdasarkan informasi dari Sekjen Kemenhub, surat permohonan tersebut bahkan sudah berada di meja menteri. Dengan kata lain, penlok akan keluar dalam waktu dekat. 

"Sekarang persiapan ground breaking. Penlok turun dua hari sebelum ground breaking. Setelah itu baru kita laksanakan DED sekitar tiga bulan. Jika sudah, lanjut pengerjaan proyek. Targetnya 2028, itu satu runway sudah bisa kita operasikan," imbuhnya. 

Lantas ditanya kapan mulai ground breaking, Erwanto enggan menyebut secara gamblang bulan apa. Namun menurutnya dengan target 2028 satu runway, artinya 2025 harus sudah mulai pekerjaannya. 

"Kalau 2028 harus satu runway selesai, artinya hitungan kami di 2025 ini harus sudah mulai pekerjaannya. Kira-kira begitu," katanya. (mer)

Gubernur Bali Sebut Terbentur Dana

Sebelumnya Gubernur Bali, Wayan Koster meragukan PT. BIBU dapat membangun Bandara Bali Utara karena terbentur dengan dana.

"PT BIBU mau membangun dia, dari mana uangnya. Gak ada (koordinasi dengan Pemprov Bali). Kalau wacana dari dulu sudah wacana," jelas, Koster. 

Ia pun mempersilakan jika pemerintah pusat akan mendukung pembangunan Bandara Bali Utara. Koster mengatakan Pemprov Bali akan mengikuti kebijakan pusat. "Tapi kan yang belum terang sekarang ini infrastruktur pendukungnya belum ada," tutupnya. (mer)