Tampung Hingga 1.600 Unit Kapal, Proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara Dimulai November

TRIBUN-BALI.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan sosialisasi rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan sebagai Proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (24/7).

Rencana pembangunan PPN Pengambengan pada November 2025 dengan waktu pembangunan selama 3 tahun. Anggaran diperkirakan menghabiskan Rp 1,2 triliun. Nantinya juga akan ada pembebasan lahan serta reklamasi saat proses pembangunan PPN ini.  

“Sekitar 85 hektare nanti (pembebasan lahan) termasuk reklamasi. Nanti kita lihat lagi hitungan persentasenya (masyarakat lokal) banyak melibatkan sampai 25 ribuan (SDM),” kata Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan. 

Diperkirakan daya tampung kapal di PPN Pengambengan hingga 1.600 unit serta hasil tangkap ikan sampai 124 ribu ton per tahun. Sedangkan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp 104 miliar. 

Baca juga: SATPOL PP Akan Turunkan Alat Berat, Percepat Pembongkaran Bangunan di Pantai Bingin 

Baca juga: TIMNAS Indonesia U-23 Vs Thailand U-23, Incar Kemenangan 90 Menit

Kondisi ini berbeda di saat ini, karena daya tampung kapal sejumlah 1.273 unit, hasil tangkap ikan 61.300 ton pertahun dan PNBP hanya sejumlah Rp 48 miliar. “Nanti ada untuk perikanan tangkap, pengolahan, penggudangan, tempatnya ada dermaga, docking-nya untuk servis kapal, juga ada penjualan UMKM di dalamnya, pasar modern dan sentra kuliner banyak sekali. Itu tentunya melibatkan masyarakat setempat,” kata dia. 

Ditambahkan, potensi Pengambengan untuk dijadikan Integrated Fishing Ports and International Fish Markets dinilai sangat bagus. “Pelabuhan Perikanan Nusantara merupakan ikon untuk Indonesia yang dapat menjadi contoh di tempat lain,” jelasnya. 

Alasannya memilih Pengambengan untuk pembangunan PPN, selain karena masuk ke Proyek Strategis Nasional (PSN) juga telah dilakukan survei yang menunjukan bahwa Jembrana tempat yang baik untuk membangun pelabuhan tersebut. Ia berjanji tak hanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masyarakat sekitar akan dilibatkan dalam PPN. “Pasti (melibatkan UMKM), semua bukan hanya UMKM masyarakat setempat kita libatkan semua,” kata dia. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta mengatakan Pemprov Bali menyambut positif pembangunan PPN yang dilaksanakan di Kabupaten Jemberana.

Pembangunan Pelabuhan di Jembrana ini nantinya akan menjadikan Pariwisata Maritim Hub Wilayah Indonesia Timur. “Saya kira konsep ini bagus untuk pemerataan ekonomi juga dan sekaligus menumbuhkan ekonomi pusat-pusat ekonomi baru yang terkhusus lagi adalah blue economy,” sambung, Giri. 

Untuk SDM, Giri Prasta meyakini di Bali tak akan kekurangan bahkan ia juga akan meminta Pelindo yang ada di Benoa ini agar masyarakat UMKM harus diterima dengan baik. “Saya yakin dan percaya Ini akan menjadi sebuah kawasan yang dikenal dengan tripartite desain model, zona intinya pelabuhan yang akan dibangun ini zona penunjangnya,” ucapnya. 

Nantinya akan ada pasar ikan yang tidak ada lalatnya seperti di Jepang dan Thailand. Juga ada wisata kuliner dengan pilihan ikan yang segar. Ke depannya, kebutuhan ikan hotel, restoran se-Bali akan diambil di Jembrana. “Ini salah satu juga menggerakkan ekonomi kebuatan Jembrana. Nah yang paling penting dipikirkan adalah infrastrukturnya baik laut maupun darat termasuk jaringan air bersih,” katanya. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana menjelaskan, untuk reklamasi di sekitaran Pengembengan secara teknis akan dibahas lagi melalui FGD. “Nanti teknis akan ada FGD lagi. Belum feasbility study ini masih sosialisasi secara teknis akan ada FGD lanjutan,” beber Sumardiana. 

Ekosistem di laut selama pembangunan Pelabuhan ini katanya akan dijaga, nelayan kecil juga akan direvitalisasi. “Kita tidak ada merusak ekosistem. Ada zona inti pelabuhannya, zona penyangga itu UMKM. Pengambengan itu menjadi suatu kawasan bukan berisi dari satu kawasan,” katanya. 

Secara bertahap kegiatan operasional di Pelabuhan Benoa akan dipindah ke Pelabuhan Pengambengan sebab Pelabuhan Benoa akan menjadi tourism hub. Dan untuk kapal mangkrak di Pelabuhan Benoa pelan-pelan ditarik ke Pengambengan. “Wewenang provinsi minimal 30 Gross Tonnage (GT). Di sana bersandar mulai nelayan diakomodir besar sebagainya. Semua kumpul di Pengambengan. Dan terakhir 2028, nanti bertahap groundbreaking bulan Oktober,” ujarnya. (sar)