4.700 Teba Modern, Pemkot Siapkan Rp5 Miliar Hasil Efisiensi, Adi Arnawa Dipanggil Tangani sampah

“Ini penting karena selama ini sampah berjejer di sepanjang jalan protokol di Tuban, dekat underpass. Lebih lebih itu daerah kawasan internasional. Harapannya langkah ini akan bisa melakukan penanganan sampahnya,” kata Adi Arnawa. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, IB Gede Arjana mengungkapkan timbunan sampah harian di Badung mencapai 547,4 ton. Sebanyak 270 ton di buang ke TPA Suwung dan sisanya 213,2 ton diolah oleh TPST, dan TPS3R yang ada.

Bahkan dari 62 desa/kelurahan baru ada sebanyak 43 TPS3R, dengan kemampuan rata-rata hanya 1/3 dari kapasitas desa. 

Dia juga mengungkapkan kondisi Pusat Daur Ulang (PDU) Mengwitani hanya memiliki kemampuan 12-20 ton per hari. Bahkan dari 8 incinerator yang ada, 2 unit sedang dalam pemeliharaan.

Pihaknya mengungkapkan timbunan sampah yang ada saat ini masih tercampur atau belum dipilah. Kendati demikian dirinya mengharapkan masyarakat melakukan pemilahan sampah. 

“Kita sudah sosialisasikan, kalau tidak dipilah tidak akan diangkut. Sampah organik diolah bisa diolah sendiri melalui teba modern, sedangkan sampah anorganik akan diolah ke TPS3R atau TPST,” ujarnya saat rapat dengan Komisi II DPRD Badung, Selasa (12/8).

Di sisi lain, dalam rapat tersebut, alokasi anggaran DLHK Badung menjadi sorotan Komisi II DPRD Badung. Pasalnya, usulan anggaran pada APBD induk Tahun Anggaran (TA) 2026 lebih kecil dibandingkan pada perubahan APBD TA 2025.

Padahal Kabupaten Badung sedang mengalami darurat sampah, dan akan lebih parah pada tahun 2026, saat TPA Suwung yang akan ditutup total pada Desember 2025. 

Usulan pada anggaran perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp 448,9 miliar lebih. Sedangkan usulan pada APBD induk TA 2026 sebesar Rp 374,2 miliar lebih. Dari jumlah anggaran tersebut, hanya sekitar Rp 100 miliar digunakan untuk Program Pengelolaan Persampahan. 

Sedangkan lainnya digunakan termasuk pembayaran gaji tenaga kebersihan, pengadaan bahan bakar dan lainnya. Sedangkan pada TA 2026 nyaris tidak ada belanja modal untuk pengelolaan persampahan. 

“Anggaran kecil, padahal masyarakat banyak menyampaikan permohonan agar pemerintah dapat memberikan bantuan alat pengolahan sampah. Ada warga kami mengatakan pernah memohon bantuan mesin pencacah sampah, tapi dari DLHK menyatakan tidak ada anggaran,” ujar Wakil Ketua Komisi II I Nyoman Gede Wiradana.

Sementara anggota Komisi II I Wayan Sukses mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil DLHK Badung, menghadapi penutupan total TPA Suwung.

Anggota Komisi II lainnya, I Nyoman Artawa mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan satu unit incinetaror untuk seluruh TPS3R yang ada di kabupaten Badung. “Kita harus fokus pada penanganan masalah sampah, jangan terlalu banyak program. Kalau tidak mendesak lebih baik ditunda,” tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3, DLHK Badung, AA Gede Agung Dalem mengungkapkan, anggaran pada TA 2026 tidak ada peningkatan, karena memang tidak ada belanja modal. 

“Pada induk 2026 paling ada pembelian tanah urug senilai Rp 6 miliar untuk di TPA Suwung, sisanya hanya untuk kegiatan rutin,” ucapnya.