AKHIR Polemik Pagar Beton GWK dengan Desa Adat Ungasan, 10 Keputusan Paruman Resmi Dicabut!

TRIBUN-BALI.COM - Perangkat Desa Adat Ungasan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin (27/10) kemarin di Ruang Rapat Utama Lantai III Kantor Perbekel Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, guna menindaklanjuti permohonan rekomendasi kegiatan GWK.

Rakor ini dihadiri Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta berserta Sekretaris Camat Kuta Selatan, Perbekel Desa Ungasan I Made Kari, Ketua LPM Ungasan I Made Nuada Arsana, Bendesa Adat Ungasan I Wayan Disel Astawa, Prajuru Desa Adat Ungasan, serta perwakilan masyarakat. 

Pada pertemuan ini, menyepakati untuk menerima kesepakatan antara pemerintah dan pihak GWK terkait perjanjian pinjam pakai lahan untuk akses jalan warga. 

Serta, hasil berita acara Paruman Prajuru Desa Adat Ungasan Tentang Pagar Beton oleh Manajemen GWK No: 06.1/DAU/X/2025 yang berisikan 10 poin penting dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut.

Baca juga: GAIRAH Nelayan Pantai Lebih Liat Cuaca & Hasil Tangkapan Melimpah, Musim Gurita dan Ikan Karang Tiba

Baca juga: MASKAPAI Aman Air Segera Operasikan Seaplane Pelabuhan Benoa - Banyuwangi, Pemkot Ngaku Belum Tahu?

Ditemui usai rapat Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, mengatakan kini masyarakat sudah dapat beraktivitas dengan tenang di jalur lingkar Magadha setelah sebelumnya tertutup pagar beton.

Pihaknya tidak ingin memperpanjang permasalahan yang sudah difasilitasi dan diselesaikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten.

“Kesimpulan rapat pertama kami pada dasarnya menginginkan jalan masyarakat Ungasan di Banjar Giri Dharma dibuka kembali. Sekarang masyarakat sudah bisa bernapas lega, jadi apa yang bisa kita ributkan lagi?” ujar Disel Astawa.

Dan mengenai perjanjian kesepakatan pinjam pakai antara Pemkab Badung dengan Manajemen GWK, pihaknya menyampaikan kesepakatan itu telah memiliki kekuatan hukum. Terlebih sebelum kawasan GWK berdiri, jalan tersebut sudah ada dan digunakan masyarakat umum. 

Oleh karenanya langkah pemerintah sudah sesuai dengan amanat konstitusi untuk melindungi kepentingan rakyat. 

“Sudah benar dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Bupati melakukan sebuah perjanjian dengan pihak GWK untuk memberikan Masyarakat jalan,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan Gubernur Bali, Bupati Badung, DPRD Badung, DPRD Provinsi Bali, serta seluruh pihak dalam mencari solusi dari permasalahan ini.

Dengan dibukanya akses jalan, prinsip Tri Hita Karana yakni hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan telah tercapai.

“GWK Cultural Park yang bernapaskan budaya, selaraskan dengan keinginan masyarakat. Dengan terbukanya jalan itu sudah tercapai Tri Hita Karana. Perusahaan juga bisa jalan dengan damai, penekanannya jadi tidak lagi ada hambatan di masyarakat lokal di kawasan tersebut,” ungkap Disel Astawa.

Ia pun kembali menegaskan, seluruh keputusan hasil Paruman sebelumnya, termasuk ancaman untuk menduduki gerbang GWK, resmi dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dan pihaknya tidak ingin menghambat atau menghalangi kepentingan usaha, sebab banyak dari warganya yang juga bekerja di kawasan GWK Cultural Park.