Dokumen Perizinan Tidak Lengkap, Pabrik Beton di Suwung Ditutup Sementara

Sementara itu, Staf Operasional Pabrik Beton, Yuli Suprianto mengatakan lahan untuk operasional pabrik tersebut merupakan lahan sewaan.

“Bergerak di bidang ready mix, kalau ada customer minta beli kita kirim jadi kita di cor beton, betonnya di mixing di sini pakai mobil mixer dikirim ke proyek yang membutuhkan,” jelas Yuli.

Semen mereka diambil dari Banyuwangi kemudian dilakukan pencampuran di Bali untuk menjadi beton. Ia pun baru bekerja bulan Juli di pabrik tersebut.

“Belum lama makanya bangunannya masih baru. Juli saya datang masih cor lahan mungkin awal Agustus baru kita kirim (beton) ke luar,” imbuhnya.

Sementara limbah diolah dari atas turun ke mixer limbahnya hanya berupa air cucian mesin molen. Pabrik ini di bawah PT Indocement PT. Pionir Beton Industri.

“Kalau kita anak perusahaan semen tiga roda, Saya yang operasional kalau perizinan dan sebagainya di pusat. Setelah ini koordinasi dengan pusat dulu seperti apa perizinannya biar nanti kalau memang bisa dibuka biar dibukain kembali,” bebernya. (sar)

Baca juga: Manajemen GWK Setengah Hati, F-Gerindra-PSI Soroti Pembongkaran Pagar Beton GWK

Perumahan di Kawasan Tahura Harus Dibongkar

Setelah dari pabrik beton, Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perijinan (TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Perumahan Bali Siki, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada Kamis (23/10).

Dalam sidak tersebut, ditemukan ada 8 bangunan rumah yang dikembangkan oleh PT Parumahan Bali Siki yang dibangun di kawasan konservasi Tahura Ngurah Rai.

Akibatnya, pengembang diminta untuk segera membongkar 8 bangunan rumah tersebut. 

“Jika dalam kurun waktu 2 minggu belum dibongkar, maka Pansus TRAP DPRD Bali akan merekomendasikan ke Satpol PP Bali dan Badung untuk melakukan pembongkaran,” kata Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai.

Perumahan Bali Siki telah dibangun sejak tahun 2012. Pada tahun 2014, Dewa Rai yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Bali bersama Tahura Ngurah Rai sempat mendatangi perumahan ini dan ditemukan ada pelanggaran bangunan rumah yang dibangun di dalam kawasan Tahura.

“Total pada waktu itu, ada 7 rumah yang melanggar. Tapi entah bagaimana perjalanannya sampai saat ini bangunan rumah yang melanggar tersebut masih berdiri kokoh. Padahal waktu itu sudah sempat dipanggil ke DPRD Bali,” bebernya.

Dewa Rai juga mengungkapkan pihak pengembang sempat memperkarakan Tahura Ngurah Rai.

Mereka mengklaim memiliki sertifikat lahan di bangunan perumahan yang mereka bangun.

Pengelola Tahura Ngurah Rai sempat dilaporkan dan akan dipidanakan.