MINAT PBG & BPHTB Gratis di Denpasar Rendah, Mendagri Tinjau Mall Pelayanan Publik, Menteri PKP Juga

Rusun ASN Kemenkeu di Denpasar ini merupakan tipe Arunika 36 dengan 4 lantai, memiliki luas bangunan 3.650,5 m⊃2;, dan terdiri dari 120 unit yang terbagi dalam 2 tower.  Total kapasitas hunian mencapai 480 orang.

Pembangunan rusun dilakukan melalui kontrak adendum bernilai Rp 54,84 miliar, dengan waktu pelaksanaan 270 hari kalender. Proyek ini telah mencapai Provisional Hand Over (PHO) pada 30 November 2024.

Maruarar menekankan bahwa lokasi rusun yang berada di pusat kota memberikan keuntungan besar bagi ASN karena memangkas waktu perjalanan menuju kantor dan membantu mengurangi kemacetan.

“Ini solusi hunian masa depan. Hunian layak, dekat kantor, dan mengurangi kemacetan,” ujarnya. “ASN diurus, rakyat juga harus diurus. Negara harus hadir untuk semua,” tegasnya.

Menanggapi minimnya ketersediaan aset lahan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Menteri Ara menilai pemanfaatan aset Kemenkeu ini adalah langkah strategis dalam penyediaan hunian, termasuk bagi MBR di Denpasar.

Menteri Ara juga mengungkapkan pihaknya mengusulkan pembangunan 9 rumah susun baru pada tahun anggaran 2026, dan lokasi akan diusulkan masuk dalam rencana pembangunan.

“Saya lihat di sini ada lahan yang bagus dan bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah susun bagi masyarakat MBR di Kota Denpasar. Ini bagian dari kolaborasi dan gotong royong menghadirkan hunian yang layak bagi rakyat,” katanya.

Kepala KSP Muhammad Qodari mengusulkan agar pembangunan rusun ASN di Bali menonjolkan estetika budaya lokal. “Kalau membangun rusun di Bali, desain dan estetikanya harus mengikuti budaya Bali. Hunian pemerintah tetap harus indah dan selaras dengan lokalitas,” katanya.

Qodari menegaskan Menteri Ara berperan sebagai motor kolaborasi lintas sektor dalam percepatan Program 3 Juta Rumah. (sup/zae)