FORUM Driver Geruduk Kantor Gubernur, Tagih Kejelasan Penerbitan Nomor Registrasi Perda ASKP

Menurut Koster, salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah potensi munculnya anggapan diskriminasi, khususnya terkait sejumlah ketentuan dalam perda yang mengatur operasional transportasi pariwisata. Yaitu, soal KTP Bali dan plat DK.

Meski demikian, ia menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan regulasi tersebut agar bisa segera diberlakukan demi melindungi pelaku usaha transportasi lokal di Bali.

“Saya tidak mundur. Yang enam poin itu tetap saya pertahankan. Ini bentuk komitmen saya untuk memperkuat pelaku usaha lokal, termasuk driver pariwisata,” tegasnya.

Ia juga meminta para driver bersabar dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terus berdialog dengan pemerintah pusat agar proses harmonisasi aturan bisa segera selesai. “Berikan saya waktu. Saya akan terus berdiskusi dengan Kemendagri supaya pembahasannya bisa lebih cepat disetujui,” kata Koster.

Darmayasa dalam audiensi tersebut berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait regulasi tersebut. Mereka menilai keberadaan perda sangat penting untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil serta meningkatkan kualitas layanan transportasi pariwisata di Bali. (sar)