Kemiskinan Tertinggi di Bali, Kondisi Fiskal Terbatas Jadi Tantangan Pemkab Buleleng

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Buleleng sebagai kabupaten terluas di Bali dengan jumlah penduduk besar serta tingkat kemiskinan tertinggi, justru memiliki kondisi fiskal terendah di Bali. 

Kondisi ini tentunya berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi akhir tahun yang digelar Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB). 

Bertempat di Krisna Beach Street, kegiatan yang berlangsung pada Selasa 16 Desember 2025 ini, mengusung tema Strategi Pembiayaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Kabupaten Buleleng. 

Baca juga: Konsolidasi NasDem Karangasem, Pendidikan Jadi Program Unggulan, 1 Keluarga Miskin Punya Anak Kuliah

Selain Bupati Buleleng, forum ini dihadiri pula oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, Sekda Buleleng Gede Suyasa, serta komponen masyarakat.

Pada kesempatan itu, Sutjidra menilai tema diskusi sangat relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini. 

Di tengah efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer serta bagi hasil pajak, Buleleng dihadapkan pada tantangan berat sebagai kabupaten terluas di Bali dengan jumlah penduduk besar dan angka kemiskinan tertinggi.

"Untuk menuntaskan persoalan ini, harus ada celah fiskal. Faktanya, fiskal Buleleng saat ini sangat rendah, bahkan terendah di Bali. Artinya kemampuan berbelanja dan membangun juga sangat terbatas," ungkapnya.

Sutjidra menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah proporsi belanja pegawai yang masih tinggi. 

Belanja pegawai di Buleleng sempat menembus angka 47 persen. Padahal secara mandatory spending hanya 30 persen.

"Setelah dilakukan evaluasi bersama TAPD, kami mengambil langkah pemotongan TPP. Ini keputusan yang berat, namun harus dilakukan," jelasnya.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri terhadap peningkatan kualitas SDM. 

Diakui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buleleng, termasuk rata-rata lama sekolah, masih membutuhkan perhatian serius.

Namun sejak dilantik menjadi Bupati, pihaknya langsung melakukan lobi ke pemerintah pusat dan berhasil memperoleh program revitalisasi terhadap 59 sekolah, dengan dukungan pembiayaan hampir 50 persen dari APBN. 

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mengembangkan pendidikan vokasi di Universitas Panji Sakti (Unipas).

"Pendidikan vokasi sangat strategis, terutama untuk mencetak tenaga siap kerja di sektor kesehatan dan bidang lainnya," katanya.

Diskusi akhir tahun menjadi ajang dialog antara pemerintah daerah, insan pers, dan elemen masyarakat dalam merumuskan langkah percepatan pembangunan di Kabupaten Buleleng. (mer)

Kumpulan Artikel Buleleng