Breaking News:

Dewan Geram Eksekutif Tak Koordinasi Rekrutmen Tenaga Kontrak di RS Nyitdah

Komisi I DPRD Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, BKPSDM Tabanan serta instansi terkait rekrutmen tenaga kesehatan di UPTD RS

Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Foto : Suasana di salah satu bangunan RS Nyitdah, Kecamatan Kediri, Tabanan, Selasa (14/1/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Komisi I DPRD Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, BKPSDM Tabanan serta instansi terkait rekrutmen tenaga kesehatan di UPTD RS Nyitdah, Senin (10/8/2020).

Dewan proses rekrutmen tenaga medis di salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan Covid di Tabanan tersebut terkesan tak transparan.

Sebab, tak ada koordinasi antara eksekutif dengan DPRD.

Menurut data yang diperoleh, jumlah tenaga kontrak yang akan direkrut sebanyak 73 formasi.

Total jumlah tersebut terbagi dalam tiga bidan yakni formasi tenaga kefarmasian sebanyak 3 orang yakni apoteker 2 orang dan asisten apoteker 1 orang.

Tenaga keperawatan sebanyak 58 orang, rinciannya 53 perawat dan 5 orang bidan. Terakhir adala tenaga kesehatan lainnya yang total berjumlah 13 orang.

Pekerja Swasta Segera Dapat BLT Rp 600 Ribu, Ini Syaratnya, Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Lengan Tangan Candra Putus hingga Terlempar 20 Meter, Nyawanya pun Tak Selamat

Kuras Isi Mesin ATM Rp 750 juta, Tiga Mantan Karyawan Dilimpahkan

Menurut Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, digelarnya rapat koordinasi antara legislatif dan eksekutif bertujuan untuk memastikan rekrutmen tenaga medis dalam hal ini tenaga kontrak tidak berlawan dengan aturan yang tertuang pada Perpres 49 tahun 2018 pasal 96.

"Karena dari awal kita tidak diajak dalam membahas rekrutmen tersebut sehingga kami ingin memastikan agar rekrutmen tenaga kontrak berjalan sesuai aturan. Yang kami khawatirkan juga rekrutmen tidak dalam dasar hukum/kebijakan yang jelas," kata Eka Nurcahyadi, Senin (10/8/2020).

Politikus asal Kecamatan Marga ini melanjutkan, meskipun memang pengangkatan tenaga kontrak itu sangat mendesak tentunya hasil ada kajian dan rekomendasi bupati.

Sehingga nantinya, mreka yang diangkat menjadi tenaga kontrak/pppk nanti 2024 harus di angkat menjadi PNS atau harus masuk formasi rekrutmen CPNS.

Halaman
12
Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved