Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan Rusak Akibat Bencana di Tabanan, Rp 7 Miliar Diusulkan ke Bupati

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Dinas PUPRKP Tabanan saat ini tengah menyiapkan dokumen perencanaan untuk perbaikan titik jalan yang mengalami kerusakan pasca hujan deras yang mengguyur Tabanan pekan lalu.

Tercatat ada 12 titik jalan yang masuk prioritas dan estimasi anggaran yang diperlukan hingga Rp 7 Miliar lebih.

Nantinya, anggaran perbaikan tersebut diusulkan ke pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Tabanan menggunakaan pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

Menurut data yang diperoleh dari Bidang Bina Marga, Dinas PUPRPKP Tabanan, 12 ruas jalan yang diusulkan perbaikan melalui anggaran BTT tersebut tersebar di tujuh kecamatan.

Ada dua ruas jalan yang menjadi prioritas dan memerlukan anggaran yang begitu besar.

Baca juga: Disuruh Lari, Rangga Tak Mau Tinggalkan Ibunya saat Predator Seks Masuk Kamar, Korban Nyawa Demi Ibu

Baca juga: Perwakilan Warga Pejeng Datangi Kesbangpol Gianyar Terkait Permasalahan dengan Prajuru Adat

Baca juga: Kasus Covid-19 Dinilai Melandai, WFH untuk ASN di Pemkab Buleleng Tidak Diperpanjang

Rinciannya, pembangunan pengamanan badan jalan, Boog Duiker dan Box Culvert di ruas jalan Kediri-Sanggulan dengan estimasi biaya Rp 3 Miliar lebih.

Kemudian, pembangunan jembatan ruas Jalan Beranjingan-Kelecung di Kecamatan Selemadeg Timur dengan estimasi biaya Rp 1.7 Miliar lebih.

Selain itu, pengamanan badan jalan dan pemasangan box culvert ruas jalan di Panjaitan, Kediri, pengamanan badan jalan Mandung-Kukuh, Kecamatan Kerambitan, pengamanan badan jalan Payuk Bangkah-Penulisan Kerambitan, pengamanan badan jalan Gadungan-Gempinis, Kecamatan Selemaded Timur, pengamanan badan jalan Selemadeg-Cepaka, dan pengamanan badan jalan dan drainase ruas Petireman-Lumbung Delod Sema Selemadeg Barat.

Baca juga: Layanan RS Gema Santi Tutup 6 Hari, Pasien Gawat Darurat Bisa ke Puskesmas Nusa Penida I

Baca juga: Dinsos Tabanan Pastikan Kadek Rustiani dan Adiknya yang Yatim Piatu Sudah Dapat Bantuan Pemerintah

Baca juga: Tata Janeeta Nikahi Mantan Suami Angelina Sondakh, Mehdi Zati Tinggal Kenangan

"Saat ini kami sedang menyiapkan dokumen perencanaannya. Ketika rampung akam langsung diajukam ke pimpinan (Bupati). Ini kam bersifat pengajuan, nanti keputusannya baik disetujui atau tidak adalah kebijakan pimpinan," kata Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPRPKP Tabanan, I Gede Partana, Kamis (15/10/2020).

Partana menyebutkan, ada 12 titik ruas jalan di tujuh kecamatan yang diusulkan dengan total estimasi biaya yang dibutuhkan senilai Rp 7 Miliar lebih.

Sebab, ada dua jalan penghubung yang perlu penanganan prioritas dan membutuhkan anggaraan yang cukup besar.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Gusti Ngurah Made Sucita mengatakan, untuk anggaran bencana saat ini hanya tersisa Rp 250 Juta dari total anggaran tahun 2020 ini senilai Rp 1.9 Miliar.

Baca juga: Rusia Mendaftarkan Vaksin Covid-19 Kedua, Inilah Namanya

Baca juga: WIKI BALI - Profil Putu Ayudyah Kavari Sudana, Penyanyi Berdarah Bali, Berprestasi di Seni Sejak TK

Baca juga: Buat Kerumunan di Tengah Pandemi, Satpol PP Denpasar Tertibkan Usaha Billiard di Padangsambian

Namun, untuk penanganan kerusakan yang sifatnya sangat penting akan diusulkam menggunakan pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

"Semuanya itu penting, namun unuk sementara yang diusulkan adalah yang prioritas. Selain jalan juga nanti ada saluran irigasi dan lainnya," jelas Sucita.

Dia melanjutkan, mengenai pengajuan perbaikam 12 titik ruas jalan di Kabupaten Tabanan ini, pihaknya hanya bersifat membenarkan bahwa 12 jalan tersebut memang benar karena dampak dari hujan deras yang mengguyur Tabanan selama beberapa hari.

Baca juga: Kapasitas Uji Sampel Swab di Bali Capai 4.200 dalam Sehari  

Baca juga: Operasi Yustisi di Jembrana, 6 Pelanggar Tak Pakai Masker, 1 Tempat Usaha Tak Dilengkapi Thermogun

Contohnya dua yang masuk prioritas adalah jalan penghubung Sanggulan-Kediri dan jembatan di Kecamatan Selemadeg Timur.

"Saat ini BPBD sudah buat surat pernyataan, nanti dilanjutkan membuat telaah staf oleh PUPR karena kewenangan di sana," tandasnya. (*)