AWK Dilaporkan ke BK DPD RI

Ini Pernyataan Tegas Forkom Taksu Bali ke DPRD Terkait Persoalan Hare Krisna dan AWK

Sejumlah umat Hindu perwakilan dari 35 organisasi yang tergabung dalam Forum Koordinasi (Forkom) Taksu Bali menyampaikan aspirasi ke kantor Dewan

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ady Sucipto
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Massa Forkom Taksu Bali membacakan pernyataan sikap di depan Kantor DPD RI Bali, Denpasar, Bali, pada Selasa (3/11/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejumlah umat Hindu perwakilan dari 35 organisasi yang tergabung dalam Forum Koordinasi (Forkom) Bali'>Taksu  Bali menyampaikan aspirasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Bali, Senin (9/11/2020).

Aspirasi dari Forkom Bali'>Taksu  Bali diterima oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, dan Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, di Wantilan Gedung DPRD Bali.

Koordinator Forkom Bali'>Taksu  Bali, I Ketut Wisna, mengatakan pihaknya dari duhulu sudah merasa tersinggung dengan adanya aliran Hare Krisna di Bali.

Namun baru sekarang bergabung untuk berani menyuarakan perlawanan terhadap aliran tersebut karena dinilai sudah meresahkan masyarakat Hindu Bali.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak diam. Jadi sampai sekarang kami terus bergerak," kata Wisna saat menyampaikan aspirasinya di hadapan pimpinan DPRD Bali.

Baca juga: Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI Oleh 35 Organisasi, AWK: Silakan Saja

Baca juga: Terkait Pernyataan Kontroversial AWK, Ida Pedanda Sebut Banyak Brahmana yang Sempat Emosi

Wisna mengucapkan terima kasih kepada DPRD Bali yang sudah mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan adanya aliran Hare Krisna di Pulau Dewata.

Surat rekomendasi ini dirasakan olehnya sangat menunjang pergerakan Bali'>Taksu  Bali dalam melawan rongrongan aliran Hare Krisna.

“Meski DPRD Bali sudah mengeluarkan rekomendasi, kami akan terus ‘menganggu’ DPRD Bali dalam perjuangannya menegakkan adat, agama, dan budaya Bali,” katanya.

Ia pun menegaskan, pergerakan Forkom Bali'>Taksu  Bali bukanlah berdasarkan kepentingan politik, melainkan pergerakan masyarakat Hindu yang pada dasarnya mengecam aliran Hare Krisna.

Meskipun bukan pergerakan politik, akan tetapi dalam perjalanannya memerlukan dukungan politik dari DPRD Bali.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved