Breaking News:

Dinilai Tak Efektif Kurangi Kebocoran PAD, KPK Tidak Rekomendasikan Pengadaan Tapping Box

Pengadaan alat tapping box yang sempat digadang-gadang mampu meminimalisasi kebocoran PAD, nyatanya batal direalisasikan pada APBD Perubahan ini.

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Istimewa
Kepala BKPAD Bangli, I Ketut Riang 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Pengadaan alat tapping box yang sempat digadang-gadang mampu meminimalisasi kebocoran PAD, nyatanya batal direalisasikan pada APBD Perubahan ini.

Usut punya usut, batalnya pengadaan justru berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Ketut Riang saat dikonfirmasi Jumat (20/11/2020) membenarkan hal tersebut.

Riang mengatakan rekomendasi ini didapatkan saat kunjungan KPK ke Bangli akhir bulan Oktober lalu.

Baca juga: Demi Meyakinkan Pihak Kepolisian, PT LIB Siap Pertontonkan Simulasi Pertandingan

Baca juga: Diduga Alami Pecah Ban, Satu Mobil Seruduk Sepeda Motor yang Tengah Terparkir

Baca juga: Resah Akan Kehilangan Mata Pencaharian, Petani Arak di Desa Besan Harap Pemerintah Tolak RUU Mikol

“Awalnya kita mengadakan tapping box dengan anggaran Rp 180 juta. Seluruhnya ditarget pemasangan di enam restoran. Tapi KPK tidak merekomendasi,” ungkapnya.

Lanjut dijelaskan, tidak direkomendasikannya pengadaan tapping box lantaran KPK memiliki alasan.

Di antaranya karena masih dalam masa penghematan.

Selain juga tapping box masih memerlukan pemeliharaan, dan masih ada peluang kebocoran PAD, tatkala alat tapping box sengaja dicabut.

Baca juga: Jerinx Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara, 4 Figur Publik Ini Beri Tanggapan

Baca juga: Terungkap di Sidang Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Pernah Naik Motor Saat Ambil Amplop

Baca juga: Sejarah Hari Anak Sedunia, Ini 20 Ucapan untuk Update Medsos

“Pada studi tiru ke Dinas Pendapatan Banyuwangi, alat tapping box memang telah ditinggalkan. Memang dulunya tapping box sangat efektif, namun seiring berjalannya waktu saat ini ada sistem baru yang lebih efektif digunakan oleh Banyuwangi. Sehingga bisa mengurangi tingkat kebocoran PAD,” jelasnya.

Dengan tidak direkomendasikannya tapping box, Riang mengatakan KPK mendorong BPD Bali untuk mengadakan sistem aplikasi serupa yang akan dipasang ke seluruh restoran dan hotel.

KPK pun menyarankan Pemkab Bangli untuk segera bersurat ke BPD dengan dikawal oleh KPK.

Baca juga: Promo JSM Indomaret 20-22 November 2020, Beras hingga Minyak Goreng Diskon Hanya Tiga Hari

Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Bali Usulkan Adanya Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional

“Atas dasar rekomendasi KPK ini tyang sudah bersurat kepada BPD Bali sekitar dua pekan lalu untuk pengadaan sistem dan perangkatnya. Saat ini suratnya belum ada balasan."

"Harapan kami semua hotel dan restoran yang menjadi target wajib pajak dipasangi aplikasi tersebut. Jika dikatakan berapa yang berpotensi, jumlahnya ada sekitar 20an. Tapi kami serahkan kembali pada BPD, berapa yang akan diberikan pada kami,” tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved