Pembahasan RAPBD 2021,Dua Fraksi DPRD Tabanan Tolak Poin Belanja Hibah & Penyertaan Modal ke Perusda

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan melakukan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan untuk membahasan RAPBD 2021 di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (26/11/2020).

Dalam rapat tersebut tersebut, Banggar menyepakati tiga poin penting diantaranya target PAD 2021, penyertaan modal terhadap Perusda (PDDS), serta penganggaran belanja hibah untuk perputaran perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini.

 Disisi lain, dua fraksi yakni Golkar dan Nasdem tetap komitmen menolak dua poin RAPBD Tabanan 2021 yakni belanja hibah dan penyertaan modal terhadap Perusda Tabanan.

Dengan kesepakatan tersebut, penolakan RAPBD 2021 dari dua fraksi sebelumnya yakni Golkar dan Nasdem otomatis kandas.

Baca juga: Hingga Kini, 184 Hotel dan Restoran di Badung Telah Menerima Dana Hibah Pariwisata dari Pusat

Baca juga: 244 Hotel dan Restoran Segera Terima Stimulus Pariwisata Kota Denpasar Tahap I

Baca juga: Natal dan Tahun Baru Segera Tiba, Mendag Lakukan Rakornas Antisipasi Kecukupan Stok di Daerah

Sehingga peluang untuk kebagian hibah sangat kecil. Mengingat RAPBD 2021 akan diketok palu, Jumat (27/11/2020) besok.

Sesuai data yang diperoleh, postur RAPBD TA. 2021, untuk pendapatan daerah Rp 1,816 T dan belanja sebesar Rp 1,885 T dengan defisit sebesar Rp 69,5 Miliar ditutupi dalam pembiayaan netto sebesar Rp 69,5 Miliar.

 Alokasi belanja pada pemenuhan standar pelayanan minimal kepada masyarakat baik peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui belanja kepada masyarakat untuk penanggulangan covid 19.

Kemudian untuk penyertaan modal kepada PDDS sebesar Rp 6 Miliar sesuai amanah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019.

 Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 Miliiar, sedangkan saat ini baru Rp 4 Miliar diberikan.

Sehingga sisa Rp 6 Miliar dianggarkan pada penganggaran Tahun 2021.

Selanjutnya, tahun 2021 disepakati target PAD pada RAPBD 2021 sebesar Rp 391,684 Miliiar, sama dengan kesepakatan KUA & PPAS TA 2021.

Ketua Badan Anggaran DPRD Tabanan, I Made Dirga, menekankan agar dalam pengalokasian anggaran di tahun 2021 diprioritaskan untuk penangganan covid 19 dan diharapkan penataan teknis-teknis pendapatan secara maksimal kedepan dalam keadaan pandemi ini maupun kondisi normal.

Asisten III Setda Tabanan, I Made Agus Hartawiguna yang mewakili TAPD Tabanan memaparkan, untuk perencanaan dan Keuangan Daerah saat ini wajib menggunakan SIPD Kementerian Dalam Negeri.

 SIPD merupakan system pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Baca juga: Kecewa dengan Nilai Pinjaman PEN, Fraksi Golkar Sematkan Pantun Sepakat, Sepet Pahit Katos

Baca juga: Izin Operasional Lab PCR Turun, RSUD Klungkung Sudah Dapat Umumkan Hasil Swab Secara Resmi

Baca juga: Check In Wik Wik Vernita Syabila Rp 20 Juta, Selama 15 Menit ini yang Dilakukan Keduanya di Kamar

Dia menyebutkan, untuk postur RAPBD Tahun Anggaran 2021, untuk pendapatan daerah Rp 1,816 T dan belanja sebesar Rp 1,885 T dengan defisit sebesar Rp 69,5 Miliar ditutupi dalam pembiayaan netto sebesar Rp 69,5 Miliar.

Alokasi belanja pada pemenuhan standar pelayanan minimal kepada masyarakat baik peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui belanja kepada masyarakat untuk penanggulangan Covid 19.

Di tengah rapat kerja, salah satu anggota tim Banggar, Wayan Sudiana meminta agar sumber potensi yang masih bisa digali agar dioptimalisasi lagi.

Kemudian politikus asal Kecamatan Marga ini juga meminta penjelasan mengenai penyertaan modal terhadap Perusda sebesar Rp 6 Miliar pada anggaran 2021.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Dewa Ayu Sri Budiarthi.

Sri Budiarti mengatakan, mengenai penyertaan modal kepada Perusda tersebut merupakan amanah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 dimana daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 10 Miliiar, sedangkan baru Rp 4 Miliar diberikan dan sisanya dianggarkan pada penganggaran Tahun 2021 yakni sebesar Rp 6 Miliar.

"Sudah sesuai dengan amanah Perda 12 tahun 2019 yang didalamnya daerah wajib mengalokasikan anggaran Rp 10 Miliar untuk Perusda. Namun tahun ini karena pandemi anggaran di-refocusing hanya bisa memberikan Rp 4 Miliar, sehingga sisanya akan dipenuhi di anggaran 2021," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan terkait penganggaran belanja hibah yang sempat dipertanyakan oleh dua fraksi di DPRD Tabanan saat pemandangan umum.

Bahwa, penganggaran belanja hibah guna mendorong perputaran perekonomian masyarakat dimasa pandemi covid 19. Kemudian

Wiratmaja melanjutkan, pengalokasian anggaran belanja daerah di tahun 2021 untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi.

 Nantinya untuk penangan covid-19, belanja ini dialokasikan menjadi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) serta belanja kesehatan.

Kemudian untuk pemulihan ekonomi teknisnya lebih dominan padat karya.

Wiratmaja juga menjelaskan mengenai penyertaan modal perusda dan hibah.

Penyertaan modal memang sudah sesuai regulasi dalam bentuk Perda Nomor 12 tahun 2019 yang didalamnya tertuang penyertaan modal wajib dipenuhi daerah sebesar Rp 10 Miliar.

Kemudian untuk hibah, dipercepat prosesnya. Jika dulu hibah tersebut adanya di Bupati, namun saat ini beralih ke masing-masing OPD terkait dengan nama belanja kegiatan.

 Sehingga, masing-masing OPD nantinya yang mengusulkan dan mempercepat prosesnya serta tetap berkoordinasi dengan Bakeuda.

Dua Fraksi Tetap Tak Sepakati RAPBD 2021

Ketua Fraksi Nasional Demokrat Tabanan, Ida Ayu Ketut Candrawati mengatakan tetap tak sepakat dengan dua poin pada RAPBD 2021 yang sebelumnya disampaikan sebelumnya.

Adalah masalah hibah dan penyertaan modal ke Perusda.

"Jika dilihat dari aturan kan tak boleh begitu (tumpang tindih hibah), seharusnya merata. Jika satu tak dapat semua tak dapat," kata Candrawati.

Dia menekankan, dengan kondisi keuangan di Tabanan yang minim saat ini seharusnya dibawa ke hal yang prioritas. Hal ini sudah dilontarkan sejak dulu oleh Fraksi Nasdem.

 Dia mencontohkan, lebih baik anggaran dibawa ke penanganan kerusakan akibat bencana alam dan juga anggaran untuk 49 ribu peserta KIS-PBI yang

Atas kebijakan tersebut, pihaknya tetap konsisten sesuai pemandangan umum fraksi sebelumnya. Ia juga akan tak menghadiri sidang paripurna

"Kami tidak akan ada boikot. Tapi kita biarkan aja mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya dia mampu untuk menyelesaikan tersebut. Besok juga tiang gak menghadiri sidangnya," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Tabanan dari Fraksi Golkar, Ni Made Meliani justru enggan berkomentar dengan terkait persoalan hibah tersebut.

Ia justru menyatakan akan memberikan penjelasan setelah sidang paripurna yang digelar Jumat (27/11/2020) besok.

"Jangan sekarang ya, besok aja. Besok kan sidangnya, besok saya berikan penjelasan," katanya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Fraksi Golkar, I Made Asta Dharma. Ia akan memberikan penjelasan usai sidang paripurna ketok palu RAPBD 2021.

Pihaknya tetap tidak sepakat dengan dua poin yang disampaikan mengenai masalah hibah dan penyertaan modal.(*)