Dapat Apresiasi, RAPBD Badung 2021 Pertama Dievaluasi dan Disetujui Gubernur Bali

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 mendapat apresiasi dari Gubernur Bali sekaligus yang pertama dievaluasi dan disetujui oleh Gubernur Bali.

Maka dari itu Ranperda APBD Badung 2021 dapat ditetapkan menjadi Perda.

Rancangan APBD Badung dirancang menjadi APBD itu pun disebut-sebut yang sehat, logis, konstruktif dan produktif.

Semua itu juga terungkap saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Badung membahas hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap Rancangan APBD Kabupaten Badung 2021, di Ruang Rapat Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Pemain Bali United Latihan Bareng Gelandang Persebaya Surabaya

Baca juga: Kukuhkan Awig-Awig Desa Adat Tribuana, Bupati Suwirta Minta Desa Adat Jangan Buat Awig-Awig Rumit

Baca juga: 120 Hotel dan Restoran di Badung Telah Dimonitoring Terkait Penggunaan Dana Hibah Pariwisata

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata, dihadiri Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dan TAPD. 

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengapresiasi karena RAPBD Badung 2021 mendapat evaluasi pertama dari Gubernur Bali.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari hasil kerja yang sungguh-sungguh, mulai dari rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, rapat kerja dengan perangkat daerah terkait, maupun rapat kerja internal dewan, sehingga dapat dirampungkan tepat waktu.

Baca juga: Positif Covid-19 di Denpasar Bertambah 32 Orang, 1 Meninggal, Tercatat Lonjakan di 4 Desa/Kelurahan

Baca juga: Wayan Anom Seorang Difabel Ciptakan Peluang Usaha Manfaatkan Marketplace 

Baca juga: Jenderal Dua Bintang Turun Tangan Kejar Ali Kalora Cs, Rekam Jejaknya Tak Perlu Diragukan

Disadari bahwa selama proses pembahasan rancangan APBD 2021, muncul pemikiran kritis dan konstruktif yang berimplikasi pada penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

“Terutama pendapatan asli daerah sebagai akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan penerimaan pada sektor pajak dan retribusi daerah tahun 2021. Namun demikian, target pendapatan dan belanja daerah yang dirancang pada APBD 2021 telah realistis dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal saat ini,” ujarnya sembari mengatakan alokasi belanja daerah tetap memprioritaskan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat Kabupaten Badung.

Baca juga: Perjuangan Siswa di Sekartaji Nusa Penida Terpaksa Belajar Daring di Kebun Warga agar Dapat Sinyal

Baca juga: Dimas Ramadhan Pilih Ngekos Dari Pada Tinggal di Andara, Raffi Ahmad: Biar Dia Mandiri

Baca juga: Terowongan Zaman Belanda Sepanjang 480 Meter Ditemukan di Areal Proyek Bendungan Tamblang

Sementara ditemui seusai rapat, Pjs. Bupati Badung Lihadnyana menjelaskan, dari hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Bali terhadap RAPBD Kabupaten Badung tahun 2021, tidak banyak mengalami perubahan.

Dijelaskan, memang pada saat pelaksanaan penyusunan RAPBD 2021, asumsi-asumsi yang digunakan khususnya pada saat menentukan pendapatan sudah dilakukan dari berbagai kajian internal maupun eksternal.

Setelah menyusun pendapatan, baru bicara masalah belanja sehingga balance.

Untuk belanja sendiri, katanya  terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi, belanja mandatory, belanja untuk meningkatkan standar pelayanan minimal dan belanja untuk program prioritas.

Diharapkan APBD 2021 benar-benar dirancang menjadi APBD yang sehat, logis, konstruktif dan produktif. 

Baca juga: Selama 45 Menit, Empat Wanita di Tabanan Jadi Korban Pelecehan, Pelaku Residivis Kasus yang Sama

Baca juga: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Positif Covid-19, Langsung Isolasi Mandiri

Baca juga: KPK Geledah Ruang Kerja Anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim hingga Pukul 15.30 WIB

Disampaikan pendapatan yang dipasang pada RAPBD 2021 sebesar Rp 3,8 T lebih.