Krama Banjar Adat Tenten Gerudug PN Tabanan, Minta Keadilan dan Pertahankan Tanah Ayahan Desa

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Puluhan krama Banjar Adat, Desa Adat Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, tampak menggerudug Pengadilan Negeri (PN) Tabanan, Selasa 5 April 2022.

Sebagian Krama yang membawa spanduk bertuliskan "kembalikan tanah leluhur kami" tersebut ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Bendesa dan Kelian Adat setmpat dalam menjalani sidang mediasi atas gugatan salah satu BPR di wayah Denpasar.

Gugatan yang dimaksud adalah terkait akan dilaksanakan eksekusi lahan milik adat yang sebelumnya dijual melalui lelang.

Menurut Bendesa Adat Banjar Anyar, I Made Raka, kasus tanah adat atau tanah ayahan desa yang sebelumnya ditempati keluarga Ni Negah Sulastri yang akan dieksekusi baru mencuat beberapa waktu belakangan ini.

Baca juga: Minyak Curah Mulai Langka di Pasaran, Agen di Tabanan Batasi Pembelian Maksimal 5 Kilogram

Itu diketahui setelah adanya surat tembusan pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Tabanan kepada pihak desa adat sekitar 1 bulan yang lalu.

Sejatinya, sejak surat diterima sudah dilakukan upaya mediasi.

Namun, dalam mediasi tersebut hanya terdapat dua pilihan yakni eksekusi paksa atau eksekusi sukarela.

Namun, pihak warga Banjar Adat Tenten akan tetap memperjuangkan dan mempertahankan tanah ayahan desa seluas 469 M2 tersebut.

Dia menegaskan akan mengambil jalur hukum untuk bisa terus memperjuangkan karang ayahan desa karena merupakan tanah leluhur.

Baca juga: Dewan Segera Panggil Dinas Pendidikan Tabanan, Bahas PPDB hingga Anggaran Pusat untuk Proyek Sekolah

"Namun kami tetap mempertahankan tanah ayahan desa kami," jelasnya.

Dia menceritakan, dua tahun lalu seluruh karang ayahan desa/tanah desa adat yang ditempati oleh warga juga sudah disertifikatkan.

Hanya, untuk tanah ini (sengketa) sekitar tahun 2006 dan saat ini sudah tidak ada ahli warisnya karena pemilik atau yang tinggal di tanah tersebut sudah meninggal dunia.

"Saya waktu itu belum jadi Bendesa Adat karena mulai ngayah tahun 2007. Sedangkan sertifikat ini tahun 2006 yang ditempati oleh Nengah Sulastri (alm) serta keluarga dan belum masuk program PTSL itu. Sebelum ada PTSL dua tahun lalu, banyak tanah ayahan desa yang hilang atau kita kecolongan," ungkapnya.

Ke depannya, pihaknya tak ingin kecolongan lagi seperti sebelumnya. Semua tanah ayahan desa saat ini sudah disertifikatkan dan juga masuk di revisi awig-awig Desa Adat Banjar Anyar. 

"Selain itu pengawasan lebih ketat, semua blok tanah ayahan desa sudah masuk di revisi awig-awig. Intinya kedepan kami tidak ingin terhadi hal seperti ini," tegasnya.

Baca juga: 28 TPS3R Diserahkan ke Desa, Sampah di Tabanan Kini Dikelola oleh Desa