Pemerintah Pastikan Kemanan CPMI dan Magang,  Jepang Jadi Negara Tujuan Paling Dominan

TRIBUN-BALI.COM - Sebanyak 143 orang CPMI (calon pekerja migran Indonesia), dan pemagangan Jembrana dilepas secara resmi oleh Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Minggu 26 Februari 2023.

Selain itu juga dilakukan MoU dengan P3MI dan LPK terakreditasi, untuk memastikan warga Jembrana yang berangkat bekerja ke luar negeri dijamin keamanannya.

Bahkan, di tahun ini Pemkab Jembrana menargetkan ada 20 PMI di masing-masing desa/kelurahan yang ada.

Sehingga, di tahun ini target jumlah PMI asal Jembrana sebanyak 1.000 orang.

Menurut data yang berhasil diperoleh, total 143 orang yang dilepas tersebut terdiri dari 113 orang pemagangan dan 30 CPMI dengan berbagai tujuan negara.

Diantaranya seperti Polandia, Turki, Taiwan, hingga Jepang. Negara tujuan yang paling dominan kali ini adalah Jepang.

Dari jumlah tersebut, tercatat ada sembilang orang warga dari keluarga kurang mampu. Bahkan, satu orang diantaranya merupakan yatim piatu.

Baca juga: Cemburu Mantan Istrinya Bersama Lelaki Lain, Nengah SN Rusak Kediaman Pacar Mantan Istri

Baca juga: Anies Baswedan Hadir di Apel Siaga Pemenangan PKS 2024, Kenang Dukungan PKS di Pilgub Jakarta 2017

Bupati I Nengah Tamba, mengatakan, anak muda Jembrana memiliki peluang yang sangat besar menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).

Peluang tersebut berjalan beriringan dengan dijaminnya keamanan oleh pemerintah.

"Itu kita kolaborasikan dengan BP3MI yang saling membantu mulai sebelum dia bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Kolaborasi dengan BP3MI ini menjadi yang pertama di Bali dalam memberangkatkan CPMI," katanya.

Menurut politikus asal Desa Kaliakah ini, melalui pelepasan CPMI dan pemagangan tersebut tentunya bakal menghasilkan banyak devisa bagi Kabupaten Jembrana sehingga terjadi perputaran ekonomi yang signifikan.

"Sebagai contoh, setidaknya ada 3.000 hingga 4.000 orang PMI yang bekerja ke luar negeri. Bayangkan, berapa banyak devisa yang dihasilkan oleh mereka. Ini yang akan terus kita dorong kedepannya demi kesejahteraan masyarakat Jembrana," ucapnya.

Kepala Dinas PMPTSPTK Jembrana, Made Gede Budhiarta menambahkan, pemerintah harus ada di tengah proses pengiriman tenaga kerja keluar negeri baik itu CPMI maupun pemagangan diperlukan andil pemerintah.

Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya hal yang menyimpang. Sehingga, andil pemerintah dengan memberikan informasi, membantu proses rekutmen, pelatihan, penempatan, monitoring, evaluasi, dan kelanjutan program ini harus terus dilaksanakan.

"Intinya pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi. Terutama pada titik rawan dalam proses pemberangkatan CPMI ini," tegasnya.

Menurut Budhiarta, setelah pemberangkatan CPMI dan pemangangan ini, Pemkab Jembrana juga menargetkan ada 20 PMI di masing-masing Desa/Kelurahan.

Sehingga, sedikitnya ada 1.000 orang PMI dalam setahun. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya juga telah melaksanakan MoU dengan enam P3MI dan 13 LPK yang sudah terakreditasi.

"MoU tersebut juga terkait dengan pengembangan BLK yang saat ini kita tahu sangat terbatas dari sisi SDM serta sarana prasarana. Apalagi nanti dengan beban 20 PMI per desa/kelurahan, tentunya kita harus bersinergi dengan LPK maupun P3MI," ungkapnya.

Disinggung mengenai kuota dari pemerintah untuk keberangkatan dari KK kurang mampu, mantan Kepala Diskominfo Jembrana ini mengakui dari ratusan orang yang diberangkatkan, ada sembilan orang dari KK Kurang Mampu.

"Bahkan satu orang diantaranya merupakan yatim piatu. Kami harap dengan peluang ini, nanti bisa membantu keeluarga pengasuhnya selama ini," harapnya.

Menurutnya, sejauh ini peluang untuk berangkat ke luar negeri adalah sama. Selama calon disiplin, tekun dan serius, pasti akan diberikan prioritas.

"Kalau untuk yang kurang mampu dan pelatihan di BLK kita, tentunya menjadi prirotas," tandasnya. (*)