Sidang Tiga Pejabat, Prof Wiksuana Akui Ada Kelalaian Pungutan SPI Unud

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wakil Rektor (WR II) Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana (Unud) yang juga dosen, Prof Dr I Gusti Bagus Wiksuana mengakui ada kelalaian pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Hal itu dilontarkan Prof Wiksuana di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Jumat (27/10/2023).

Prof Wiksuana dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi perkara dugaan korupsi dana SPI mahasiswa baru (maba) seleksi jalur mandiri Unud tahun 2018-2022.

Baca juga: Sidang Dakwaan Rektor Unud, Endapkan Dana SPI, Unud Peroleh Belasan Mobil

Keterangannya diperiksa di persidangan untuk tiga pejabat Unud yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, yakni Dr Nyoman Putra Sastra (berkas terpisah), I Ketut Budiartawan dan I Made Yusnantara.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Putu Ayu Sudariasih, Prof Wiksuana menjelaskan, mengetahui adanya pungutan dana SPI jalur mandiri bagi maba.

Pihaknya pun menyatakan sebagai penanggung jawab melakukan penentuan dan penyusunan besaran tarif SPI tahun 2018.

Baca juga: Prof Antara Keberatan Didakwa Kasus Dugaan Korupsi SPI Unud

"Awalnya saya ditugaskan oleh rektor membentuk tim pelaksanaan penetapan tarif SPI. Saya juga bertanggung jawab atas tim pengkaji yang menghasilkan naskah akademis."

'Hasilnya kami temukan banyak sekali kebutuhan sarana dan prasarana. Seperti fakultas tidak mempunyai ruang kuliah, gedung yang tidak layak. Kami berkesimpulan SPI dilakukan," katanya menjawab pertanyaan tim JPU.

Baca juga: Hotman Paris Dampingi Prof Antara di Sidang Kasus Dugaan Korupsi SPI Unud sebagai Tim Kuasa Hukum

Namun sebelum tarif SPI ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) rektor, tim yang diisi oleh Pembantu Dekan (PD) ditugaskan oleh Prof Wiksuana berkoordinasi dengan masing-masing fakultasnya.

"Dari sana dihasilkan tarif SPI alternatif," ungkapnya.

Tim juga, kata Prof Wiksuana melakukan studi banding ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang juga ada SPI-nya, yakni Universitas Brawijaya Malang, Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Andalas Padang.

Baca juga: Pungutan SPI Unud Tak Berdasar, Sidang Dugaan Korupsi, Tiga Pejabat Dikenakan Dakwaan Alternatif

Ditanya oleh JPU mengenai parameter kewajaran penetapan tarif SPI, Prof Wiksuana mengatakan, telah melakukan survei.

"Secara nonformal kami melakukan survei ke mahasiswa Unud yang sudah lulus untuk mengisi UKT. Di antaranya mengisi data berapa penghasilan orangtua. Dari sana kami mengestimasi angkanya," jelasnya.

Baca juga: Mantan Rektor Unud, Prof Raka Sudewi Terseret Kasus Dugaan Korupsi SPI

Dari beberapa faktor itu lah, kemudian tim melakukan penetapan dan mengusulkan ke rektor Unud.

"Lalu kami berkoordinasi mengenai tarif. Dari sana kami usulkan ke rektor untuk ditetapkan menjadi SK. Rektor saat itu Prof Raka Sudewi," jawab Prof Wiksuana.

Selanjutnya tim JPU mempertanyakan mengenai payung hukum pemungutan SPI. Prof Wiksuana mengatakan, dasar SPI hanya mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 39 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor: 25 Tahun 2020.

Tidak mengacu pada penetapan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Berdasarkan peraturan itu lah kemudian ditetapkan besaran pengenaan tarif SPI, meskipun tidak ada penetapan dari Menteri Keuangan (Menkeu).

Ini kemudian dituangkan dalam SK Rektor Unud. "SPI ini dasarnya apa," tanya JPU Nengah Astawa. "SK rektor," jawab Prof Wiksuana.

"Tahun 2018, apakah semua program studi (prodi) dipungut SPI?," Kejar JPU Nengah Astawa. Prof Wiksuana menyatakan, tidak semua prodi dikenakan pungutan SPI.

JPU kemudian menanyakan mengenai simulasi sistem penerimaan maba jalur mandiri.

"Ketika simulasi, Prof bilang ada kelalaian. Lalainya itu, apakah simulasi dulu, lalu di-upload di website atau bagaimana? Apa yang saksi maksud dengan lalai?," tanya JPU Nengah Astawa. Prof Wiksuana sempat terdiam.

"Kenapa baru sebatas simulasi draf sudah di-upload. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja?," kejar JPU Nengah Astawa. "Tidak sengaja. Ini kelalaian," jawab Prof Wiksuana.

Hakim anggota, Gede Putra Astawa mempertegas mengenai pengakuan lalai dari Prof Wiksuana. "Lalai bagaimana yang saksi maksud?," tanyanya.

"Saya lalai, ada beberapa surat yang saya tandatangani. Saya tandatangani saja tanpa dibaca. Saya percaya saja," jawab Prof Wiksuana.

Selain Prof Wiksuana, juga diperiksa sebagai saksi di persidangan adalah Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB), I Gede Nala Antara. Gede Nala pernah menjabat sebagai pembantu dekan FIB dan masuk dalam tim perumus SPI.

"Ada berapa prodi di FIB?," tanya JPU Nengah Astawa. "Ada 8" jawabnya.

Dari 8 Prodi tidak semua diusulkan dikenakan pungutan SPI. Hanya 2 prodi, yakni Sastra Inggris dan Jepang. "Kenapa fakultas yang lain tidak diusulkan?," kejar JPU Nengah Astawa.

"Karena sepi peminat," jawab Nala Antara.

"Apa pertimbangan saksi menentukan angka sumbangan pengembangan institusi di 2 prodi itu. Sumbangan ini kan sifatnya sukarela?," tanya JPU Nengah Astawa.

"Penetapan berdasarkan rapat di fakultas," jawab Nala Antara.

Selebihnya dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan tim JPU, Nala Antara lebih banyak mengaku tidak ingat dan tidak mengetahui.

"Tapi faktanya selain 2 prodi itu, ada prodi lain di FIB yang dipungut SPI. Saksi tahu?," Tanya JPU Nengah Astawa. "Tidak tahu," jawab Nala Antara.

Tidak hanya tiga terdakwa tersebut, perkara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekitar Rp335 miliar ini, juga menyeret Rektor Unud, Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng IPU.

Prof Antara akan menjalani sidang, Selasa (31/10) dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari tim penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea dkk. (*)

Berita lainnya di SPI Unud