Soroti Soal Pembubaran PWF di Bali, Kesbangpol: Ormas Tak Berhak Bubarkan Acara

Penghentian paksa diskusi Pro Demokrasi (Prodem) Bali terkait People’s Water Forum (PWF) oleh Ormas PGN, Senin (20/5) ditanggapi Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya.

Sang Mahendra mengatakan, pihaknya tidak pernah membuat larangan tertulis ataupun lisan untuk melarang kegiatan berdiskusi.

Menurutnya, PWF dan WWF pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni bisa menjaga kesediaan air untuk kelangsungan hidup, terlebih kegiatan diskusi dilaksanakan dalam suatu forum akademis.

“Saya sangat menyayangkan. Saya katakan kami tidak pernah melarang membatasi siapapun warga negara kita berekspresi, apalagi dalam forum akademik. Saya tidak kenal juga tidak tahu ada ormas PGN, tidak pernah tatap muka,” kata Sang Mahendra di DPRD Bali, Rabu (22/5).

Dengan tegas ia nyatakan, hal tersebut tidak benar.

Baca juga: Soal Pembubaran PWF oleh PGN, Anggota DPR RI Nyoman Parta Sayangkan Aksi Ormas

Sementara mengenai Satpol PP yang ada di lokasi penghentian diskusi, Mahendra mengatakan Satpol PP mendapatkan laporan maka dari itu mereka hanya melakukan pemantauan.

Ia juga mengatakan jika dilihat dari lapangan, tidak ada tindakan apapun dari Satpol PP.

“Saya tegaskan kami mengapresiasi kebebasan berekspresi dari masyarakat. Itu hal yang biasa bagi kami dan kami tanggapi dengan positif tujuannya pada dasarnya sama,” imbuhnya.

Ketika ditanya jika Hotel tempat diskusi masih ditutup, PJ dengan tegas mengatakan hal tersebut tidak boleh terjadi sebab Indonesia merupakan negara hukum.

Terpisah, Pembina organisasi masyarakat (Ormas) Patriot Garuda Nusantara (PGN), Gus Yadi angkat bicara terkait pembubaran People’s Water Forum (PWF) yang dituding dilakukan oleh pihaknya beberapa waktu lalu.

Kepada Tribun Bali, Gus Yadi menuturkan pihaknya merangsek masuk ke venue acara pada salah satu hotel di Jalan Hayam Wuruk untuk berdialog dengan para penitia yang menggelar PWF di lokasi tersebut.

Pasalnya, Gus Yadi menilai PWF merupakan kegiatan yang diindikasikan dapat mengganggu perhelatan WWF yang berlangsung di Nusa Dua.

“Waktu itu ada sekelompok orang yang mengatasnamakan PWF. Itu suatu bentuk kelompok yang indikasinya ingin mengganggu WWF. PWF Yang dilakukan di sini adalah suatu kegiatan yang ilegal. Kami masuk untuk berdialog dengan panitia,” jelasnya kepada Tribun Bali di Denpasar, Kamis (23/5).

Baca juga: Penghentian Diskusi Aktivis Lingkungan Oleh Ormas, Polda Bali: Masih Didalami, Belum Ada Laporan

Gus Yadi tak mengelak bila pihaknya berusaha untuk menyetop perhelatan PWF tersebut.

Tak hanya PGN, kata dia, ada sejumlah Ormas lain yang juga turut serta berusaha menghentikan kegiatan. Ketegangan terus berlanjut hingga terjadi gesekan.