BUNTUT Wakili Istri Mencoblos, KPU Gianyar Gelar PSU di TPS 1 Tulikup! Pilkada Bali Gak Capai Target

Masih menurut Ketua KPU Kabupaten Klungkung, I Ketut Sudiana menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi tahapan Pilkada 2024 hingga ke tingkat banjar. Namun, ia menilai pasangan calon (Paslon) yang bertarung dalam Pilkada serentak juga kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi di masyarakat.

“Kami sudah berusaha maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, kami melihat ada kekurangan dari Paslon dalam menyampaikan program-program mereka secara langsung ke masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, KPU Kabupaten Klungkung akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari faktor utama penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Sudiana berharap evaluasi ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pemilu berikutnya. 

Sebelumnya, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menilai perlu dilakukan kajian mengenai hasil partisipasi masyarakat ini. Dicontohkan, Kabupaten Buleleng misalnya seringkali dinilai sebagai juru kunci setiap hajatan Pemilu atau Pemilukada.

“Buleleng dan Denpasar selalu menjadi juru kunci. Kita harus kaji berapa orang yang sebenarnya terdaftar pada DPT tetapi tidak pulang,” ucapnya. 

Lidartawan bahkan sempat tercetus ide, untuk menyediakan bus gratis. Sehingga warga Buleleng yang bekerja di luar mau pulang untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilkada. “Saya minta teman-teman (KPU) Buleleng sediakan anggaran menggandeng universitas, untuk bisa mengkaji dan memberikan solusi biar partisipasi kita di Buleleng tidak di bawah,” tandasnya. (mit/mpa/sup)

Rekapitulasi Tingkat Kabupaten 5 Desember

Pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung aman dan damai. Serangkaian tahapan masih akan terus berjalan termasuk proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang direncanakan Kamis, 5 Desember 2024. 

Di Kabupaten Buleleng, seluruh logistik saat ini sudah diamankan di gudang KPU Buleleng, untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana mengatakan, pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dimulai pada 29 November hingga 2 Desember 2024. 
“Yang pertama selesai rekapitulasi adalah Kecamatan Busungbiu. Sedangkan yang terakhir selesai rekapitulasi adalah Kecamatan Buleleng, karena desanya paling banyak,” ucapnya Selasa (3/12). 

Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, seluruh logistik Pilkada 2024 sudah berada di gudang KPUD Buleleng di wilayah Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng. Demikian pula dokumen D-Hasil yang merupakan buah rekapitulasi di tingkat kecamatan, juga telah diunggah pada website info publik Pilkada 2024. “Upaya ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” kata Dudhi.

Lebih lanjut dikatakan, KPU Buleleng akan menggelar rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Kegiatan ini dijadwalkan pada 5 Desember di Lovina Heaven Boutique and Resort. 

“Rekapitulasi di tingkat kabupaten ini dimulai pukul 09.00 wita. Pada kegiatan ini kami mengundang masing-masing tim pemenangan pasangan calon, baik Gubernur-Wakil Gubernur serta Bupati-Wakil Bupati,” jelasnya.

Dudhi mengungkapkan, hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten nantinya memberikan kepastian berapa perolehan suara bagi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Buleleng.

Sementara untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bali akan direkapitulasi kembali oleh KPU di tingkat provinsi. Tak hanya itu, pada hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten juga bisa memberikan kepastian, berapa angka partisipasi pemilih di Buleleng. “Tentu nanti bisa berubah. Karena di C hasil itu ada data pemilih. Itu juga kita rekap,” ucapnya. 

Sementara itu, Ketua KPU Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya mengatakan saat ini pihaknya masih dalam persiapan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Sebelumnya, pleno di tingkat kecamatan telah tuntas dan logistik sudah berada di gudang sementara. “Rencana pleno tingkat kabupaten 5 Desember mendatang. Setelah itu bakal ada pleno tingkat Provinsi,” sebutnya. 

Untuk penetapan Cabup-Cawabup terpilih hasil Pilkada 2024, Adi Sanjaya menjelaskan, sekitar dua tiga pekan kemudian. Syaratnya, tidak ada gugatan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara (PHPU) yang dilakukan oleh para pihak peserta pemilu.

Sesuai pengalaman sebelumnya, penetapan Paslon terpilih dilakukan tiga hari setelah buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) MK diumumkan. “Setelah diumumkan MK bahwa Jembrana tidak ada gugatan, biasanya tiga hari setelah itu dilakukan penetapan,” tandasnya.  (mer/mpa)