Politik Nasional

PANAS Hubungan Megawati & Jokowi Berujung Pemecatan Anak & Mantu, Pindah Partai Lain atau Buat Baru?

Setidaknya, bersamaan dengan Jokowi, ada 27 kader PDIP yang bernasib sama. Pemecatan ini dilakukan dikarenakan kader ini dianggap membelot dari PDIP.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Panas hubungan Megawati (tengah) dan Jokowi (kanan) berakhir pada pemecatan sang mantan Presiden RI, bersama anak mantunya dari PDIP.  

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Panas hubungan Megawati dan Jokowi berakhir pada pemecatan sang mantan Presiden RI, bersama anak mantunya dari PDIP

PDI Perjuangan resmi mengeluarkan surat pemecatan kepada Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Setidaknya, bersamaan dengan Jokowi, ada 27 kader PDIP yang bernasib sama. Pemecatan ini dilakukan dikarenakan kader ini dianggap membelot dari PDIP.

Terkait pemecatan yang dilakukan usia Pemilu dan Pilkada 2024, pengamat menilai, partai memang harus melakukan langkah strategis dalam pengambilan keputusan.

Baca juga: 5 Pelaku Narkotika Berhasil Diamankan Polisi, Kapolres Jembrana: Hukuman Maksimal 16 Tahun

Baca juga: Satpol PP Denpasar Tertibkan 139 Baliho hingga Spanduk yang Merusak Wajah Kota

Setidaknya, bersamaan dengan Jokowi, ada 27 kader PDIP yang bernasib sama. Pemecatan ini dilakukan dikarenakan kader ini dianggap membelot dari PDIP.
Setidaknya, bersamaan dengan Jokowi, ada 27 kader PDIP yang bernasib sama. Pemecatan ini dilakukan dikarenakan kader ini dianggap membelot dari PDIP. (ISTIMEWA)

Diperlukan timing yang pas, dan juga dikarenakan kesibukan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024.

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda saat dihubungi Senin, 16 Desember 2024 sore mengatakan Jokowi memang harus dipecat dari PDIP, karena sudah dianggap sebagai 'pengkhianat partai'.

Apalagi menurut Subanda, orang PDIP menganggap jika selama ini PDIP telah memberi banyak ruang bagi Jokowi dan keluarganya, mulai dari walikota, Gubernur Jakarta hingga maju menjadi Presiden.

Namun demikian, menurut Subanda, dalam mengambil keputusan, PDIP pasti melakukan kebijakan yang strategis dan timing pas.

Menurut analisanya, jika dilakukan pemecatan saat hajatan Pilpres, akan menjadi keputusan yang kontraproduktif.

Kemudian tak juga dilakukan pemecatan setelah Pilpres, dikarenakan ada beberapa pihak yang berharap masih terjadi rekonsiliasi termasuk juga bisa berdampak pada Pilkada.

Sehingga pemecatan usai Pilkada dianggap memiliki timing yang pas karena tak akan berpengaruh.

"Timingnya memang harus pas. Sekarang kan tidak berdampak. Lima tahun ke depan kan masih bisa ditata," katanya.

Selain itu, menurutnya alasan rasional pemecatan dilakukan sekarang karena selama ini masih fokus pada Pemilu dan Pilkada.

Subanda menyebut, sebenarnya Jokowi sudah berseberangan sejak hajatan Pilpres, dikala putranya, Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan sejak saat itu, Jokowi pun sudah dianggap bukan bagian dari PDIP lagi.

Dan menurutnya, posisi Jokowi yang berada di barisan Prabowo Gibran saat Pilpres berdampak signifikan pada kemenangan paslon ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved