MUI serta Ormas Islam Bali dan Buleleng Kecam Tindakan Kekerasan Saat Penjemputan Saini dan Rasad

Terakhir, pihaknya akan mengadukan persoalan eksekusi penjemputan paksa pada dini hari serta dengan cara kekerasan ini ke tingkat nasional. Baik ke Kejaksaan Agung, Kapolri, DPR RI, Komnas HAM, dan seluruh instansi yang terkait dengan masalah ini. 

Agus bahkan menyebut tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan upaya hukum, baik pada proses kekerasan yang terjadi maupun pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang dilakukan oleh tim eksekutor. Sebab diakui dia, akibat penangkapan itu banyak anak-anak kecil, maupun orang dewasa yang mengalami trauma. 

"Proses kekerasan dilakukan di hadapan anak kecil, di hadapan keluarganya, bahkan ada salah satu anggota keluarga yang hamil 5 bulan mengalami trauma yang cukup dalam. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini negara hukum, maka semua tindakan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum," tegasnya. 

Sementara Ketua Komisi Bidang Hukum MUI Buleleng, Firmansyah menambahkan, MUI Buleleng pada prinsipnya menghormati keputusan hukum dan akan menyerahkan keduanya apabila memang bersalah. 

"Alasan masalah ini dibawa ke tingkat nasional karena kami berharap ke depan tidak ada lagi penegakan hukum yang terkesan diskriminatif. Baik itu terhadap umat Islam maupun umat beragama lainnya," tandasnya. 

Untuk diketahui, sebelumnya Kajati Bali, Ketut Sumedana mengaku dalam eksekusi Saini dan Rasad tidak ada kekerasan. Alasan eksekusi dilakukan dini hari, bahkan menjelang subuh justru untuk menghindari kekerasan. Sehingga (eksekusi) berjalan lancar. 

"Tidak ada kekerasan. Kita memang melakukan penjemputan jelang subuh. (Sebab) tujuannya untuk menghindari kekerasan. Sehingga (eksekusi) berjalan lancar," ungkapnya belum lama ini. (mer)