TOLAK Ormas Berbau Preman! Ini Ketegasan Bupati Badung Adi Arnawa

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Organisasi Masyarakat (Ormas) berbau premanisme, menuai polemik di masyarakat.

Bahkan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, dengan tegas menolak ormas berbau pemanisme tersebut.

Penolakan Ormas tersebut, kata Adi Arnawa, tidak hanya di Badung namun juga di Pulau Bali. Hal itu diketahui, lantaran penolakan terhadap ormas ini juga telah disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster. 

"Meski kami menolak, namun tidak seluruh Ormas berbau premanisme. Tapi terkait dengan ini (Ormas-red) saya kira sudah jelas apa yang disampaikan Gubernur Bali, jelas menolak tegas menolak Ormas ini," ucapnya.

Baca juga: Disinyalir Rawan Pungli dan Preman, Aparat "Obok-obok" Terminal Galiran Klungkung

Baca juga: RS Gema Santi Nusa Penida Direncanakan Naik Tipe C, Kendala Masih Kekurangan Dokter Spesialis

Apalagi, Gubernur Bali beserta jajaran telah mendeklarasikan terkait dengan penolakan Ormas-Ormas yang berbau premanisme.

Bupati asal Pecatu ini pun, mendukung langkah aparat keamanan dalam membentuk satgas pemberantasan premanisme. 

"Jadi semua ini sebagai langkah untuk pengamanan wilayah. Terlebih Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata, sangat mementingkan keamanan dan kenyamanan, dari masyarakat maupun wisatawan," ucapnya.

Selaku Bupati, Adi Arnawa mengaku sangat mendukung langkah-langkah aparat keamanan dari TNI/Polri terkait dengan penegakan hukum, pengamanan, sekaligus dalam rangka menjaga wilayah ini dari premanisme.

Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster, juga telah menyatakan sikap terhadap aksi premanisme yang berselimut jubah Ormas.

Ia menyebutkan, Bali tidak membutuhkan Ormas nakal alias preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali.

Hal ini disampaikan Gubernur Bali asal Sembiran tersebut, saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Puspem Badung beberapa hari lalu.

"Bentuknya Ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan. Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi," imbuhnya. (*)