Kemenperin Dukung Langkah Kemendagri Minta Gubernur Bali Kaji Lagi Dampak Larangan AMDK di Bawah 1L

Menurutnya, SE Gubernur Koster itu akan mengganggu keberlangsungan usaha industri-industri air minum kemasan yang ada di Bali, baik besar maupun industri kecil. 

Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional  (BPKN), Fitrah Bukhari, menyebut kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut berisiko, menghilangkan hak konsumen untuk memilih produk sesuai kebutuhan.

"Pelarangan ini berdampak langsung terhadap preferensi konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen, hak untuk memilih produk adalah hak dasar yang wajib dihormati,” ujarnya.

Menurut Fitrah, kebijakan pelarangan itu bukan hanya membatasi pilihan konsumen, tetapi juga membebani dari sisi biaya dan kepraktisan.

Terutama bagi wisatawan yang mengandalkan air kemasan kecil selama bepergian. “Konsumen dipaksa membeli air dalam kemasan besar, yang tidak selalu praktis. Ini jelas merugikan, terutama di sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali,” tandasnya. (*)