Dapat Subsidi Rp 1,5 Juta, Bagi Siswa Tak Lolos SPMB dan Melanjutkan ke SMP Swasta

TRIBUN-BALI.COM  - Pemkot Denpasar akan memberikan subsidi sebesar Rp 1,5 juta bagi siswa yang bersekolah di SMP Swasta tahun 2025 ini.

Namun syaratnya, siswa tersebut harus mendaftar SPMB SMP negeri dan tidak lolos. Selain itu, siswa tersebut juga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) Denpasar.

Hal itu diungkapkan Kabid Pendidikan SMP Disdikpora Kota Denpasar, AA Putu Gede Astra saat diwawancarai Rabu, (16/7).

"Tahun ini masih (dapat subsidi), bagi siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri dan lanjut sekolah di SMP swasta akan diberi bantuan subsidi sebesar Rp. 1.500.000," paparnya.

Baca juga: NASIB LRT Pembangunan Kereta di Bali, Masih Pada Tahap Pelaksanaan Joint Study & Design Outline!

Baca juga: BANGKAI Ikan 9 Ton! Ratusan Personel Bersihkan Ribuan Ikan Mati di Danau Batur

Namun terkait jumlah siswa, pihaknya masih belum bisa memastikan. Usai SPMB ini, baru pihaknya akan mengetahui jumlah siswa yang berhak menerima subsidi tersebut.

"Belum bisa kami pastikan jumlah siswanya. Nanti setelah seleksi semua jalur baru bisa kami tarik datanya dari sistem," katanya.

Untuk diketahui, saat ini SPMB masih berlangsung untuk jalur domisili dan hasilnya diumumkan Kamis, (17/7). Tahun ini, total ada 147 rombongan belajar yang tersebar di 17 SMP negeri dengan setiap rombel berisi 40 siswa.

Sehingga total kuota di 17 sekolah tersebut yakni 5.880. Sedangkan untuk tamatan SD tahun ini sebanyak 14.469 siswa, dengan siswa ber-KK Denpasar 9.383 orang dan sisanya KK luar Denpasar.

Sedangkan untuk seleksi ada 4 jalur yakni jalur prestasi, afirmasi, mutasi dan domisili. 

Diwartakan sebelumnya, harapan sempat dilontarkan oleh anggota DPRD Kota Denpasar, Agus Wirajaya. Secara umum, Agus melihat penerimaan murid baru saat ini semakin baik dari pelaksanaan tahun sebelumnya, terutama untuk SMP. 

"Jalur domisili saat ini dengan memberikan tiga pilihan sekolah memberi peluang lebih besar untuk diterima di sekolah negeri ketimbang jalur zonasi tahun sebelumnya yang hanya memberikan satu pilihan karena memang banyaknya dan lokasi sekolah dibandingkan dengan jumlah siswa yang mendaftar sekolah harus diakui belum ideal," kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Namun perlu ada antisipasi agar tak ada "pakrimik" di masyarakat jika ada siswa yang tak diterima di jalur tersebut. (sup)