Berita Badung

Satpol PP Sebut Sudah Layangkan Surat ke Pemilik, Badung Segera Bongkar 48 Bangunan di Pantai Bingin

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung bakal membongkar bangunan yang melanggar di Pantai Bingin, Kuta Selatan Badung.

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Ady Sucipto
Istimewa
SIDAK - Komisi I DPRD Bali bersama Satpol PP Bali serta instansi terkait lainnya, yang tergabung dalam Tim Terpadu Penertiban Usaha Wisata Provinsi Bali, menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pantai Bingin, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Selasa 6 Mei 2025. 

Satpol PP Sebut Sudah Layangkan Surat ke Pemilik, Badung Segera Bongkar 48 Bangunan di Pantai Bingin

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung bakal membongkar bangunan yang melanggar di Pantai Bingin, Kuta Selatan Badung. Pembongkaran dilakukan setelah mendapatkan surat perintah dari Bupati Badung.

Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara yang dikonformasi Kamis (17/7/2025) mengakui akan melakukan pembongkaran pada 21Juli 2025 mendatang.

Namun sebelum melakukan pembongkaran, pihaknya juga telah melayangkan surat terhadap sejumlah bangunan yang akan dieksekusi pada Rabu (16/7) kemarin.

"Iya betul kami sudah menerima surat perintah pembongkaran bangunan yang melanggar di Pantai Bingin," ujar Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara.

Baca juga: Badung Segera Bongkar 48 Bangunan di Pantai Bingin, Satpol PP Sebut Sudah Layangkan Surat ke Pemilik

Pihaknya mengakui  surat perintah pembongkaran Bupati Badung NOMOR: 600.1.15.2/14831/SETDA/SAT.POL.PP, tertanggal 15 Juli 2025, merespon surat dari Pemprov Bali.

Bahkan pembongkaran akan dilakukan mulai 21 Juli hingga seluruh bangunan yang melanggar dibongkar.

"Dari kemarin kita langsung melayangkan surat pemberitahuan kepada pemilik-pemilik bangunan dimaksud, akan membongkarnya mulai tanggal 21 juli 2025 sampai dengan selesai," tegas Birokrat asal Denpasar ini.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi tetap dijaga.

Pihaknya mengaku siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Bali. 

Karena itu, pihaknya berharap tidak ada lagi masyarakat yang termakan janji-janji oknum yang mengaku dapat menyelesaikan masalah tersebut.

"Besok-besok jangan ada orang datang mengatakan begini begitu, sok-sokan menjadi penyelamat jadi pahlawan. Masyarakat nyadar ketika membangun di lahan bukan miliknya, jadi wajar kalau mereka keluar dari lahan itu.

Baca juga: Isu Kartel Narkoba Masuk ke Bali Jadi Dalang Penembakan WNA di Badung, Polda Bali: Tidak Ada

Sama kondisi di Pantai Bingin ini. Masyarakat kami di Pecatu sangat menyadari mereka melaksanakan kegiatan di tanah negara," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, juga menyampaikan sikap dukungannya terhadap langkah yang akan diambil eksekutif.

Menurutnya, penertiban tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved