DPRD Badung Minta OPD Kencangkan Ikat Pinggang, Target Sulit Tercapai, Oktober Baru Rp 5, 75 T

Ia mencontohkan, dalam tiga tahun terakhir realisasi pendapatan Badung beberapa kali meleset dari target, meski tren penerimaan sempat melonjak signifikan di sektor pariwisata.

"Obsesi kita memang terlalu tinggi. Pendapatan naiknya signifikan, tapi lompat-lompat.

Ini yang harus jadi pelajaran. Kalau realisasi sampai 30 September sekitar Rp5,8 triliun, mungkin realistisnya kita pasang Rp7,5 triliun saja di RAPBD 2026," bebernya.

Nyoman Satria juga mengingatkan pentingnya menyusun RAPBD berdasarkan perbandingan yang seimbang antara potensi pendapatan dan kebutuhan belanja, agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

Menurutnya, penyusunan anggaran seharusnya bersifat “apple to apple” dengan data realisasi tahun berjalan.

"Kalau tidak seimbang, pendapatan tinggi tapi belanja tidak bisa dilakukan, perangkat daerah juga bingung.

Sudah dilelang dan dikontrak, tapi pendapatannya tidak ada. Karena itu kami di Dewan memberi masukan, mari kita duduk bersama dan susun RAPBD yang realistis," tegasnya.

Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan sektor pariwisata yang belum sepenuhnya stabil, DPRD Badung mendorong pemkab agar menyusun kebijakan fiskal yang lebih hati-hati.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara belanja publik dan ketersediaan pendapatan, tanpa mengganggu pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Lebih baik kita membuat RAPBD yang realistis dari fakta di lapangan. Kalau kondisi seperti ini, lebih aman target PAD kita pasang di angka 7 sampai 8 triliun saja. Dengan begitu perangkat daerah bisa bekerja dengan tenang dan efektif," imbuhnya. (gus)

Baca juga: Purbaya Colek Pemkab Badung Punya Simpanan Hingga Rp2,2 Triliun, BPKAD: Bukan Mengendap

Harus Dievaluasi Sama TPAD, Bapenda, dan DPRD

Sebelumnya PAD Badung juga mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Badung.

Pasalnya dari tahun 2024 Pajak Asli Daerah (PAD) Badung terus meleset. Di era Bupati I Nyoman Giri Prasta PAD Badung dirancang Rp 9.2 Triliun, namun hanya tercapai Rp 6,7 Triliun. 

Namun kini ditahun 2025 tepatnya pada akhir Oktober realisasi pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp5,7 triliun lebih, dari target Rp 9,3 triliun lebih. 

Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, mengungkapkan bahwa pada APBD Induk 2025, target pendapatan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun.