DPRD Badung Minta OPD Kencangkan Ikat Pinggang, Target Sulit Tercapai, Oktober Baru Rp 5, 75 T

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung pada tahun 2025 terancam tidak tercapai.

Pasalnya bulan Oktober, realisasi pendapatan baru mencapai Rp5,76 triliun atau sekitar 61,91 persen dari target sebesar Rp9,30 triliun.

Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan, capaian tersebut dinilai sulit menembus angka target hingga akhir tahun.

Baca juga: Tunggu untuk Dibayarkan, Ponda Wirawan Pastikan Kas Badung Rp2,27 Triliun Tak Mengendap di Bank

Meski jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan

Menyikapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria memandang perlunya langkah cepat dan tegas dari seluruh perangkat daerah (OPD).

 Ia meminta agar setiap OPD segera melakukan efisiensi dan pengencangan ikat pinggang untuk menyesuaikan dengan kondisi riil penerimaan pajak yang melambat.

Hal itu pun dikatakan Satria saat ditemui Kamis (23/10/2025).

Pihaknya mengakui laporan yang dia terima PAD Badung baru tercapai Rp5 triliun lebih sampai tanggal 30 September 2025 dari target Rp9 triliun.

"Semua ini apakah bisakah tercapai? Kalau Rp1 triliun per bulan mungkin bisa.

Tapi kalaupun tidak, kami sudah memberikan masukan kepada TAPD melalui Pak Sekda selaku Ketua TAPD, agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pengencangan ikat pinggang," ujar Nyoman Satria

Menurutnya, langkah koreksi dan penyesuaian sangat penting untuk menghindari pemborosan belanja dan memastikan RAPBD tahun 2026 lebih realistis.

Ia menyebut DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan duduk bersama membahas RAPBD 2026 dengan mempertimbangkan capaian nyata tahun ini.

"Belanja-belanja yang bisa dibawa ke tahun 2026 sebaiknya dialihkan.

Baca juga: Purbaya Colek Pemkab Badung Punya Simpanan Hingga Rp2,2 Triliun, BPKAD: Bukan Mengendap

Kami sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi III, dan anggota lainnya agar RAPBD 2026 ini tidak semu dan benar-benar bisa tercapai. Kalau kita berkaca dari 2025, perlu dilakukan koreksi lagi," jelasnya.

Politisi asal Mengwi itu menilai, optimisme yang terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan daerah sering menjadi masalah.