Tak Terima Dipecat Akibat Ketahuan Selingkuh, 2 Pegawai PPPK Gugat Pemkab Buleleng: Belum Ada

Mengenai langkah yang akan diambil, mantan Wakil Bupati Buleleng dua periode ini mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat untuk menentukan sikap.

Diberitakan sebelumnya, dua mantan PPPK GA dan WA secara resmi melayangkan gugatan terhadap SK Pemberhentian keduanya ke PTUN. 

Melalui kuasa hukumnya, I Wayan Sudarma, gugatan pembatalan SK Bupati tersebut telah teregistrasi di PTUN Denpasar dengan Nomor Perkara 24/G/2025/PTUN.Dps dan 25/G/2025/PTUN.Dps.

Sesuai jadwal, sidang perdana di PTUN Denpasar akan berlangsung pada Rabu (3/9/2025).

Dalam gugatan tersebut, GA dan WA juga menuntut Pemerintah Kabupaten Buleleng cq Bupati Buleleng, untuk membayar kerugian yang totalnya mencapai Rp1,5 miliar.

Sudarma mengungkapkan, gugatan ke PTUN Denpasar ini ditempuh karena upaya keberatan secara administratif sebelumnya ditolak. 

"Secara hukum, ketika upaya keberatan tidak diterima, maka perlawanan atas Keputusan Bupati ditempuh lewat PTUN," ujarnya.

Baca juga: 2 PPPK yang Dipecat Karena Dugaan Selingkuh Gugat Pemkab Buleleng, Bupati Sutjidra: Kita Hadapi

Ia menilai keputusan pemberhentian terhadap kedua mantan PPPK di Buleleng tersebut merugikan kliennya karena menghilangkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Selain itu, menurutnya, Bupati Buleleng telah mengabaikan asas praduga tak bersalah dalam kasus kedua mantan PPPK tersebut. 

Sebab hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kedua PPPK itu terbukti melakukan perzinahan.

"Sebelum mengeluarkan SK, Bupati seharusnya melakukan kajian komprehensif,”

“Apalagi sekarang sudah ada gugatan ke PTUN, mestinya pelaksanaan SK ditunda sampai ada putusan pengadilan," tegasnya. (*)