Pagar Tembok GWK Bali Masih Kokoh Berdiri, Pemkab Badung Belum Eksekusi, Tanya Dulu ke BPN

Begitu juga Kepala Satpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengakui bahwa jalan utama lingkar timur GWK itu memang milik Pemkab Badung karena sudah dihibahkan oleh manajemen GWK.  

Namun untuk badan jalannya, apakah juga diserahkan atau tidak ke Pemkab Badung itu masih dilakukan kajian.

“Intinya kami di Satpol PP Badung akan menindaklanjuti apa pun rekomendasi dari BPKAD Badung,” imbuhnya. (zae/gus)

Bupati Akui Jalan Diserahkan ke Badung

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa angkat bicara mengenai penutupan atau pemagaran akses jalan warga oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. 

Bahkan dirinya mengakui saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Badung jalan tersebut sempat diserahkan ke Pemkab Badung.

Menurutnya saat pelaksanaan KTT G20 beberapa tahun lalu menjadi salah satu venue yang disiapkan oleh pemerintah RI, GWK menyerahkan jalan tersebut ke Pemkab Badung. 

Hal itu dilakukan untuk kepentingan perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari venue gala dinner para delegasi. 

“Saat G20 itu diserahkan, memang itu menjadi jalan umum. Ketika itu ada kebijakan dari negara, karena GWK dijadikan sebagai venue gala dinner untuk peserta G20, maka ada beberapa infrastruktur di sana memang perlu ada perbaikan,” ungkapnya.

Diakui jalan tersebut pun menjadi aset Pemkab Badung sehingga BPKD Badung mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa jalan lingkar timur menjadi aset kabupaten atau jalan kabupaten. 

“Kalau tanpa menjadi aset kita, tentu kita tidak bisa memperbaiki. Maka itu diserahkanlah oleh GWK kepada kita untuk bisa kita mengerjakan dan bisa kondisinya seperti sekarang ini,” ujar Adi Arnawa.

Setelah diserahkan ke Pemkab Badung, lanjut Adi Arnawa menyebutkan ternyata dalam perjalanan ini ada sebagian dari ruas jalan itu status atas haknya masih tetap milik GWK. 

Nah kata dia, inilah yang akan dibicarakan nanti. 

“Mudah-mudahan secepatnya persoalan GWK itu bisa terselesaikan,” katanya.

Pihaknya akan memanggil manajemen GWK untuk mencari win-win solution atas permasalahan ini, agar bisa mengakomodir kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan kepemilikan aset.