SETELAH Viral, Bangunan Ilegal di TWA Penelokan Akhirnya Dibongkar Satpol PP, Simak Alasannya!

Namun dalam hal ini BKSDA Bali kecolongan, karena Oka merupakan warga luar Desa Kedisan. "Kami lalai akan hal itu, kami meminta maaf pada masyarakat Desa Kedisan dan juga Pak Oka karena tidak sigap dalam mengawal regulasi di lapangan," ujarnya. 

Bendesa Adat Kedisan, I Nyoman Lama Antara dalam pertemuan itu juga meminta maaf, karena bagaimanapun bangunan tersebut harus tetap dibongkar. "Kami di desa adat tetap menolak bangunan di sana," kata bendesa.

Bendesa juga mengungkap bahwa hutan tersebut sangat disakralkan. Bahkan desa adat memiliki sanksi adat untuk siapapun yang memotong pohon dan menganggu hewan di hutan tersebut.

"Kalau ada yang menebang pohon satupun, dan menganggu satwa, tidak memandang siapa orangnya, maka wajib mengelilingi desa sebanyak tiga kali dan menggelar pecaruan besar, itu sanksi adat yang selama ini kami sucikan di desa adat kami," ujar bendesa.

Terkait itu, Kepala BKSDA Bali memastikan selama pembangunan tersebut, tidak ada pohon yang ditebang. Terkait upacara besar, dirinya menyanggupi.

"Kami meminta maaf, ini akan menjadi pelajaran kami, berikan kami waktu berbenah, jangan ragukan kami sebagai lembaga konservasi alam," tegasnya.

Dalam pertemuan ini, pemilik bangunan I Ketut Oka direncanakan hadir. Namun akibat tekanan publik, BKSDA Bali menyebut kondisi yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk hadir.

Namun berdasarkan surat yang dikirim Ketut Oka, ia telah menyetujui untuk membongkar bangunan tersebut dan meminta maaf kepada semua pihak. "Beliau ikhlas tanpa syarat membongkar bangunan tersebut," kata pihak BKSDA Bali.

BKSDA Bali dan Bendesa Adat Kedisan berharap, masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi dan memberikan waktu kepada BKSDA Bali untuk berbenah. "Mohon berikan kami waktu untuk berbenah," kata Kepala BKSDA Bali.

Ratna juga menegaskan, bahwa pihaknya akan menugaskan pada polisi hutan, agar jangan sampai ada pembangunan ilegal di kawasan konservasi.

"Saya akan memastikan teman-teman di lapangan, agar setiap jengkal kawasan harus dalam pengawasan. Apabila ada yang menemukan potensi tindakan ilegal, agar ditindaklanjuti," ujarnya. (*)