Mariono: Jangan Kami Jadi Tumbal, Polemik Operasional PLTD Belum Temui Titik Terang!

Ia mengatakan, pemerintah maupun pihak pengelola selama ini telah memberikan kompensasi kepada warga terdampak. Namun, sebagian masyarakat menyampaikan bahwa yang mereka inginkan bukan sekadar ganti rugi.

"Yang diinginkan bukan semata-mata ganti rugi kompensasi, tetapi adalah kedamaian," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Wandira menegaskan persoalan ini perlu dicarikan solusi bersama. Di satu sisi, keberadaan PLTD dinilai penting untuk menjaga pasokan listrik di Bali saat terjadi gangguan pada pembangkit utama.

Terlebih, operasional PLTD juga bersifat sementara dan hanya difungsikan ketika terjadi gangguan pasokan listrik, khususnya yang bersumber dari Jawa melalui kabel bawah laut.

"Mau tidak mau sebenarnya Bali ini harus mandiri energi listrik. Karena sekarang kita masih membutuhkan suplai dari Jawa, dan ini sangat rentan terhadap gangguan kabel bawah laut dan lain sebagainya," jelasnya.

Ia menambahkan, ketika terjadi kerusakan jaringan atau pembangkit utama, maka pembangkit cadangan berbahan bakar diesel seperti PLTD Pemaron harus dioperasikan. Dampaknya, warga sekitar menjadi pihak yang paling merasakan gangguan.

DPRD Buleleng, lanjut Wandira, juga telah beberapa kali membahas persoalan tersebut bersama pemerintah daerah hingga pemerintah provinsi. Salah satu solusi jangka panjang yang didorong adalah pengembangan PLTGU Celukan Bawang agar kapasitas listrik Bali semakin memadai.

"Mungkin proyek PLTGU Celukan Bawang itu harus kita kembangkan lagi kalau ingin permasalahan seperti ini tidak menjadi masalah di kemudian hari," katanya. (mer)