10 Persen Warga Tolak Kompensasi Dampak Kebisingan PLTD Pemaron, Minta Direlokasi

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Seratus sembilan puluh enam KK masyarakat di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng dijanjikan kompensasi atas dampak kebisingan, akibat operasional mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di PLTGU Pemaron.

Walau demikian, dari jumlah tersebut ada beberapa warga yang menolak. 

Perbekel Pemaron, Putu Mertayasa, menjelaskan kompensasi berupa dana sosial ini diberikan oleh PT PLN Indonesia Power.

Kompensasi diberikan untuk warga terdampak dengan radius 0-300 meter, yang diklasifikasi berdasarkan jarak. 

Baca juga: Mariono: Jangan Kami Jadi Tumbal, Polemik Operasional PLTD Belum Temui Titik Terang!

"Ring 1, radius 0-100 meter, ada 64 KK. Ring 2, radius 100-200 meter, sekitar 80 KK. Sedangkan Ring 3, radius 200-300 meter ada 52 KK," jelasnya, Selasa (19/5/2026). 

Besaran nilai kompensasi tiap radius berbeda.

Untuk ring 1, nilai kompensasi Rp10 juta per tahun. Ring 2, nilai kompensasinya 50 persen atau Rp5 juta per tahun. Sedangkan ring 3, nilai kompensasinya Rp3 juta per tahun. 

Rencana pemberian kompensasi ini sudah sempat dibicarakan.

Baca juga: KELUH Kesah Warga Bisingnya Mesin PLTGU Pemaron, Pemkab Mediasi, Mariono: Kemerdekaan Kami Direnggut

Namun dari 196 KK, sekitar 10 persen atau 15 KK menolak diberi kompensasi berupa dana sosial.

Kata Mertayasa, warga yang menolak kompensasi karena mereka meminta hal lain. 

"Ada yang minta relokasi permanen (dibeli rumahnya) ada juga yang minta relokasi sementara (dipindahkan ke tempat lain). Itu sekitar 10 persen dari 196 KK, atau sekitar 15 KK," ucapnya. 

Mertayasa mengatakan, untuk warga yang menerima pemberian kompensasi, saat ini sedang proses pengumpulan rekening. Kompensasi yang akan dicairkan yakni sepanjang tahun 2025.

"Nanti di akhir tahun dicairkan untuk yang tahun 2026," imbuhnya. 

Baca juga: Kantor BPBD Buleleng di Desa Pemaron Bakal Dihibahkan Untuk Imigrasi

Lebih lanjut disampaikan, dampak kebisingan yang ditimbulkan PLTD sudah dirasakan masyarakat sejak setahun terakhir.

Namun karena listrik merupakan kepentingan umum, pihak desa tidak bisa berbuat banyak.