Breaking News:

Rapat Paripurna Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Dewan Soroti Pemberian Hibah pada KUD

Penemuan itu di antaranya KUD Jaya Werdi Takmung membeli mobil pick up L300, KUD Artha Wiguna Gelgel membeli mesin panen padi yang dalam periode

Istimewa
DPRD dan Pemkab Klungkung, Senin (6/7/2020) melaksanakan rapat paripurna, terkait rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemda Klungkung tahun 2019. 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - DPRD dan Pemkab Klungkung, Senin (6/7/2020) melaksanakan rapat paripurna, terkait rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemda Klungkung tahun 2019.

Dalam rapat yang digelar di Kantor DPRD tersebut, Dewan menyinggung beberapa temuan BPK, di antaranya pengelolaan hibah berupa uang kepada Koperasi Unit Desa (KUD), dianggap tidak sesuai ketentuan.

Dalam laporan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru menyebutkan, Pemenuhan kriteria calon penerima hibah dalam proposal usulan hibah, dinilai terlambat dan baru diterbitkan per 2 Desember 2019 atas KUD Artha Wiguna Gelgel.

Karena itu harusnya KUD ini belum layak memperoleh hibah pada APBD-P 2019, sebab melewati limit waktu pengajuan proposal lengkap yang ditentukan paling lambat bulan Mei 2019, untuk penganggaran APBD Perubahan 2019.

Dorong Penerapan Teknologi Digital di Tengah Pandemi, Angkasa Pura I Luncurkan Sistem Aplikasi Appro

Jaga Ketahanan Pangan, Wakapolres Badung Ajak Masyarakat Bercocok Tanam di Rumah

Sama-sama Gelar Latihan Perang di Laut China Selatan, Beijing Siap Hadapi Provokasi AS

Pengaturan ruang lingkup penggunaan hibah dalam NPHD (nota perjanjian hibah daerah), juga berbeda dengan yang diatur dalam rekomendasi usulan hibah.

Padahal menurutnya pembuat rekomendasi dan pembuat NPHD adalah OPD yang sama, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah dan Perdagangan.

"Dalam rekomendasi Kadis, tertuang penggunaan dana hibah adalah, untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan dalam NPDH tertuang, untuk pembelian gabah petani di Wilayah Kabupaten Klungkung. Ini kan ada ketidaksesuaian," ujar Wayan Baru.

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang dianggap tidak sesuai dengan NPHD, di antaranya KUD Jaya Werdi Takmung membeli mobil pick up L300, KUD Artha Wiguna Gelgel membeli mesin panen padi yang dalam periode pemeriksaan hanya berupa DP yang barangnya hingga kini belum diterima.

Bupati Sebut Realisasi APBD 2019 Gianyar Memenuhi Target

Pantai Cacalan Sudah Dibuka, Bupati Anas Pastikan Pengelola Terapkan Protokol Kesehatan

Dewan dan Akademisi Minta Anggaran Sektor Pertanian di Bali Dinaikkan

Kedua sarana ini tidak tercantum dalam NPHD.

Sementara KUD Panca Satya Dawan Klod memang menggunakan dana hibah sepenuhnya untuk pembelian gabah, namun tanggal pembelian ada yang melewati limit penyampaikan SPJ, yaitu tanggal 10 Januari sesuai ketentuan.

Halaman
123
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved