Anggaran Kesehatan Gratis di Gianyar Naik Rp 3 Miliar Menjadi Rp 35 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Meskipun Pemkab Gianyar mengalami penurunan pendapatan hingga menyebabkan APBD 2021 dipasang lebih rendah dari 2020, tidak semua pengganggaran program di Kabupaten Gianyar mengalami penurunan.

Bahkan progam Bantuan Kesehatan (BK) Kabupaten Gianyar atau bantuan berobat gratis di semua rumah sakit pemerintah ini, mengalami kenaikan signifikan dalam anggaran APBD Induk 2021, dari yang sebelumnya Rp 32 miliar menjadi Rp 35 miliar.

Baca juga: Kritik PKS Terkait Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin: Represif dan Royal Utang

Baca juga: Babak Baru Sidang Perkara Jerinx, Dua Personel SID Ini Dihadirkan Sebagai Saksi

Baca juga: Sule dan Nathalie Holscher Dikabarkan akan Gelar Pernikahan di Jatisampurna, Ini Kata Rizky Febian

Berdasarkan data Tribun Bali, Selasa (20/10/2020), program BK ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Sebab di tengah kesulitan ekonomi, masyarakat masih bisa berobat gratis di Puskesmas se-Gianyar, RSUD Sanjiwani Gianyar dan RSUD Payangan.

Program BK ini bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat ber-KTP Gianyar namun dengan syarat, ketika harus dilakukan rawat inap, yang bersangkutan mau dirawat di kamar kelas III.

Baca juga: BREAKING NEWS - Amankan Sidang Jerinx SID, Personel Keamanan dan Rantis Siaga di Depan PN Denpasar

Baca juga: DPO Kasus Narkoba Polda NTB Diciduk di Buleleng

Baca juga: Ops Yustisi Sasar Pasar Klan Kuta, Polisi Temukan 11 Orang Pelanggar Prokes

Syarat dalam mendapatkan pelayanan inipun relatif mudah, hanya tinggal membawa KTP.

Bahkan tanpa harus membawa surat rujukan dari puskemas ketika datang ke rumah sakit Pemkab Gianyar.

"Syaratnya sangat mudah, tidak bikin stres. Saat pertama kali berobat ke RSUD Payangan, saya hanya membawa KTP, setelah datang kedua kalinya, hanya membawa fotokopi KTP," ujar Ketut Samiasa warga Ubud.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengatakan, dalam anggaran induk 2021, anggaran BK memang meningkat lagi Rp 3 miliar.

Baca juga: Jika Pariwisata Belum Pulih Desember 2020, Pemprov Bali Bakal Perjuangkan Kredit Lunak ke Pusat

Baca juga: 16 Ribu Lebih Usaha Mikro di Karangasem Diusulkan Mendapat BPUM

Baca juga: Masa Pandemi Covid-19, Kodam IX/Udayana Siapkan Strategi Antisipasi Libur Panjang Akhir Bulan

Namun ia menegaskan, anggaran BK bersifat fluktuatif, artinya jika kurang dari setahun anggaran tersebut habis, maka di tahun tersebut anggarannya langsung ditambah.

Sebab menurut dia, hal ini berkaitan dengan kesehatan, sehingga program tersebut tidak boleh terkendala anggaran.

"Ini sifatnya fluktuatif, bila nanti adanya kekurangan nanti bisa dianggarkan kembali di anggaran perubahan" ungkapnya.

Baca juga: Kodam IX/Udayana Kembali Terima CSR Dua Unit Mobil Ambulans, Momen Tepat di Tengah Pandemi

Baca juga: DPRD Bali Minta Rapid dan Swab Test Tanpa Bayar

Agus Mahayastra sapaannya, mengungkapkan selama ini program yang dicetuskan tahun 2019 oleh dirinya, sangat dirasakan masyarakat.

Dia mengungkapkan, program ini bukan hanya untuk penyakit biasa.

Namun tidak sedikit masyarakat yang dirujuk ke RSUP Sanglah dan RS Indra yang terkadang membutuhkan biaya Rp 50 juta, tetap bisa ditanggung program ini.