Perbaiki Data Kesejahteraan Sosial, Dinsos Buleleng Luncurkan SLRT dan Puskesos

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Sebagai upaya mengatasi tidak beraturnya data warga miskin, Pemkab Buleleng melalui Dinas Sosial Buleleng, pada Selasa (22/12/2020) meluncurkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Kepala Dinas Sosial Buleleng, I Putu Kariaman Putra mengatakan, dengan adanya SLRT dan Puskesos ini, petugas operator yang ada di setiap desa atau kelurahan hanya bisa memasukkan data calon penerima bantuan sosial, sesuai dengan kenyataan di lapangan (miskin, rentan miskin, disabilitas dan lansia) serta sesuai dengan instrumen yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Dengan demikian, dipastikan tidak ada lagi bantuan sosial yang tidak merata atau tidak tepat sasaran. 

Baca juga: Alasan Gubernur Koster Bebaskan Tes Swab PCR Dan Rapid Test Bagi PPDN Usia di Bawah 12 Tahun

Baca juga: Masih Banyak Pelanggar, 29 Orang Terjaring Razia Masker di Kelurahan Padangsambian Denpasar

Baca juga: Tes Antigen Gratis untuk Angkutan Logistik di Pelabuhan Gilimanuk, Ini Tarif Tes Antigen untuk Umum

"Jadi data awalnya di-input oleh petugas operator yang ada di masing-masing Puskesos desa atau kelurahan. Kemudian data itu akan dilanjutkan oleh kami di dinas lewat SLRT ke Kemensos.  Nanti dari Kemensos turun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," jelasnya. 

Sebelum adanya SLRT dan Puskesos ini, validitas data warga miskin, rentan miskin, disabilitas dan lansia sangat kecil.

Mengingat tidak ada kegiatan pemutakhiran data.

Baca juga: Kawal SE Gubernur Soal Nataru, Aparat dan Desa Adat di Sukawati Atensi Objek Pantai

Baca juga: Operasi Tertib Masker di Jembrana, Petugas Jaring 9 Warga

Baca juga: Kerja Sama 2 Hotel untuk Isolasi Mandiri Covid-19 Berakhir, Pemkab Gianyar Tunggu Koordinasi Pemprov

Sehingga data yang diajukan untuk menerima bantuan sosial cenderung menggunakan data lama.

Hal ini lantas menyebabkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah cenderung tidak tepat sasaran, bahkan menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

"Masyarakat jadinya tidak percaya lagi dengan sistem yang ada. Sehingga dengan adanya SLRT dan Puskesos ini bisa menjawab persoalan ini," ucapnya. 

Baca juga: Dituduh Hambat Pariwisata dan Sengsarakan Rakyat Bali di Media Sosial, Koster Angkat Bicara

Baca juga: Dihadapkan Pilihan Penanganan Covid-19 dan Pariwisata, Koster: Pemprov Bali Memilih Solusi Bijaksana

Untuk menjaga keakuratan data yang di-input oleh operator yang ada desa dan kelurahan, pihaknya akan melibatkan supervisor yang ada di kecamatan masing-masing untuk memantau dan mengawal kelayakan dan pelaksanaan meng-input data, agar valid. 

Sementara Sekda Buleleng, Gede Suyasa dengan adanya SLRT dan Puskesos ini, bisa meminimalisasi kesalahan validitas data tentang kesejahteraan sosial.

Jika valid maka anggaran yang digunakan untuk membiayai masalah sosial akan efektif, efisien dan tepat sasaran.

"Nanti akan dibina operatornya. Kalau tidak aktif meng-update data, akan ketahuan karena sistemnya online. Kan ada batas waktu menginput, kalau tidak dilakukan kan ketahuan. Real time bisa diketahui," tutupnya. (*)