ASN dan Pegawai Kontrak Pemkab Jembrana Akan Dites Urine, Pasca Kasus Pegawai Tersandung Narkoba

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jembrana bersama intansi terkait segera menghelar sidak dan tes urine terhadap pegawai di lingkungan Pemkab Jembrana.

Hal ini buntut dari dua oknum pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) yang tersangdung kasus narkoba.

Langkah ini diambil sebagai antisipasi terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkup Pemkab Jembrana.

Baca juga: Oknum PNS dan Pegawai Kontrak Tersandung Kasus Narkoba, Pemkab Jembrana Ngaku Kecolongan

"Untuk mengantisipasi penyebaran narkoba di internal lingkungan Pemkab Jembrana, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah yang konkret," tegas Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jembrana, I Ketut Eko Susilo Artha Permana saat dikonfirmasi, Selasa 30 Mei 2023.

Dia melanjutkan, hal konkret yang dimaksud adalah dengan menggelar sidak dan tes urine mendadak terhadap PNS maupun pegawai kontrak.

Kasus narkoba yang menjerat seorang PNS dan tenaga kontrak di Lingkungan Pemkab Jembrana menjadi pelajaran berharga.

Baca juga: Oknum PNS dan Pegawai Kontrak Pemkab Jembrana Terjerat Kasus Narkoba

Untuk sementara, tindakan tegas sesuai aturan sudah diterapkan terhadap dua orang ASN di gumi makepung tersebut.

"Sidak maupun tes urine mendadak akam kami gelar bersama tim gabungan seperti Polri, TNI dan instansi terkait lainnya," tegasnya lagi.

Disinggung mengenai pelaksanan tes urine di Pemkab Jembrana, pria yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Jembrana ini mengakui telah melakukan upaya tes urine tersebut.

Baca juga: Wakil Bupati Jembrana Berharap Seniman Komitmen Lestarikan Jegog Jembrana

Tes urine sebelumnya menyasar para sopir dan hasilnya sementara negatif. Sopir menjadi sasaran utama karena dinilai memiliki risiko yang tinggi atau sangat rentan.

"Kita masih susun jadwal dulu untuk menggelar tes urine ini," katanya. 

Baca juga: Terlibat Lakalantas dengan Bus di Jembrana, Seorang Pemotor Tewas, Alami Luka di Kepala

Eko Susilo juga menyampaikan, selain langkah nyata dengan sidak dan tes urine, sosialisasi dengan menyasar seluruh instansi, sekolah hingga desa-desa harus diperkuat.

Bahkan, desa kami harapkan juga membentuk pararem (aturan) anti narkotika di masing-masing wilayah untuk menekan bahkam menciptakan zero narkoba di wilayahnya.

"Sosialisasi dengan menyasar sekolah-sekolah termasuk ke desa adat sangat penting dilakukan. Selain itu, kita juga akan menjajaki desa adat membuat aturan seperti pararem mengenai anti narkoba," tandasnya. (*)

Berita lainnya di Peredaran Narkotika di Bali