Koster Janji Pengelolaan Transparan, Soal Pungutan Wisman ke Bali Akan Kerja Sama dengan Imigrasi

Ia menjadwalkan akan kembali menggelar rapat koordinasi pembahasan Raperda, Sabtu 22 Juli 2023 malam.

Usai rapat koordinasi, pihaknya juga akan menggelar rapat internal di hari yang sama.

Senada dengan Koster, Adi Wiryatama berharap jadwal pembahasan Raperda dapat berjalan sesuai rencana agar dapat disahkan, Senin 24 Juli 2023.

Sejumlah anggota DPRD Bali menyambut positif Raperda soal pungutan kepada wisatawan asing.

Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, pungutan kepada wisatawan asing merupakan hal yang dibenarkan.

Sebab, pungutan tersebut telah memiliki payung hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali.

Ketua DPD Golkar Bali itu juga mendukung adanya transparansi pemanfaatan pungutan kepada wisatawan asing.

Hal tersebut lantaran menyangkut keuangan daerah. Terkait teknis lainnya, Korry tak dapat berbicara banyak.

Pasalnya, hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan rekannya di DPRD Bali maupun Pemprov Bali.

“Peninjauan besarnya nilai pungutan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Teknis akan didiskusikan lebih lanjut,” katanya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya juga berharap agar seluruh pasal dalam Raperda yang kemudian menjadi Perda itu dapat disetujui oleh Mendagri dan Menkeu.

“Kita tunggu saja apakah seluruh bab dan pasal akan disetujui. Semoga,” harap Mahayadnya saat dihubungi Tribun Bali, Kamis sore.

Pria yang akrab disapa Dewa Jack itu menerangkan, seluruh jawaban yang diungkapkan Gubernur Bali dalam Rapat Paripurna siang tadi telah tertuang dalam Raperda.

Usai disahkan oleh DPRD Bali, Raperda tersebut harus mendapat persetujuan dari Mendagri dan Menkeu. (mah)

Tol Gilimanuk-Mengwi Berlanjut