Koster Janji Pengelolaan Transparan, Soal Pungutan Wisman ke Bali Akan Kerja Sama dengan Imigrasi

Nantinya besaran maupun teknis pungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali akan dievaluasi oleh Pemprov Bali dan DPRD Bali paling lama setiap 3 tahun sekali.

Koster berharap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) segera disahkah oleh DPRD Bali, Senin 24 Juli 2023.

Ada 5 Raperda yang tengah dibahas.Pertama, Raperda tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.

Kedua, Raperda tentang kontribusi pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketiga, Raperda tentang tanggung Jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Keempat, Raperda tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Provinsi Bali.

Kelima, Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada perseroan daerah pusat kebudayaan Bali.

Bagi Koster, membangun tanpa dana adalah mustahil.

Sehingga, diperlukan adanya inovasi sumber pendanaan baru guna mempercepat pembangunan.

Oleh karena itu, dirinya mendorong 5 Raperda tersebut dapat segera disahkan dan mendapat respon positif dari anggota dewan.

Koster berkelakar 5 Raperda yang dirancang dalam kurun waktu 2 pekan itu merupakan hal yang langka.

Ia menilai, anggota dewan memiliki semangat yang luar biasa dengan bekerja siang-malam guna merancang Perda.

Hal tersebut juga dikatakan serupa dengan semangat yang dimilikinya selaku Gubernur Bali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama meminta para anggota dewan untuk mengatur jadwalnya. Hal tersebut ditujukan guna meluangkan waktu untuk membahas 5 Raperda yang dimaksud.

“Anggota dewan yang saya hormati, karena pembahasannya akan bergulir terus menerus, tolong dicatat schedule-nya agar sesuai tepat waktu,” ujar Adi Wiryatama saat memimpin rapat.