Sidang Kasus Dugaan Korupsi LPD Kedewatan Ubud Gianyar, Hakim Tolak Keberatan Para Terdakwa

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Upaya hukum eksepsi (Keberatan) yang diajukan mantan sekretaris LPD Kedewatan, Ubud, Gianyar, I Made Daging Palguna (56) dan mantan bendahara, I Nyoman Ribek Adi Putra (60) kandas.

Eksepsi yang diajukan kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya ditolak majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar.

Ditolaknya eksepsi kedua terdakwa tersebut telah dibacakan hakim Anak Agung Made Aripathi Nawaksara pada persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (2/5).

Baca juga: Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bali Memprihatinkan, Denpasar Tertinggi Disusul Buleleng

Sebelumnya, terdakwa Made Daging dan Nyoman Ribek mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan korupsi di LPD Kedewatan.

Di mana dalam perkara ini, perbuatan keduanya bersama mantan Ketua LPD Kedewatan, I Wayan Mendrawan (terdakwa berkas terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cg LPD Desa Adat Kedewatan Rp 10 miliar lebih.

"Eksepsi terdakwa I Made Daging Palguna dan I Nyoman Ribek Adi Putra ditolak oleh hakim. Dalam putusan selanya, hakim menyatakan, materi eksepsi terdakwa sudah masuk ke pokok perkara sehingga hakim menolak semua dalil yang diajukan penasihat hukum terdakwa," terang Kasi Intel sekaligus Humas Kejari Gianyar, Komang Adi Wijaya didampingi Kasi Pidsus Kejari Gianyar, I Kadek Wahyudi Ardika usai sidang, Kamis (2/5).

Baca juga: Pensiunan Polisi di Bali Dibui 9 Bulan, Peras Korban dengan Surat Ancaman Berisi Peluru Senpi

Dengan ditolaknya eksepsi terdakwa tersebut, majelis hakim memerintahkan JPU melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian.

"Karena eksepsi dari terdakwa ditolak sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi.

Minggu depan kami akan menghadirkan beberapa saksi," ungkapnya.

Dalam surat dakwaan JPU, para terdakwa dikenakan dakwaan subsidairitas.

Dakwaan primair, perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Jis Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair Pasal 3 Undang-Undang yang sama.

Ketiga terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pada rentang tahun 2010 sampai 2011.

Modusnya, terdakwa Nyoman Ribek selaku bendahara atas sepengetahuan Wayan Mendrawan sebagai ketua dan sekretaris Made Daging memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD dengan jumlah total Rp 11.584.624.410.

Kemudian, direalisasikan seolah-olah menjadi kredit.

Namun kredit tersebut dibuat tanpa jaminan.

Atas perbuatan ketiga terdakwa tersebut, LPD Kedewatan mengalami kesulitan likuiditas dan tidak dapat melayani nasabah.

Perbuatan ketiga terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 10.372.013.913.

Nilai itu berdasar laporan akuntan publik atas penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan tahun 2022 Nomor: 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof Dr Drs I Wayan Ramantha AKap MM. (tribun bali/can)