Jeritan Pekerja di Bali Soal Potong Gaji untuk Tapera, Dinilai Memberatkan dan Tak Memihak Rakyat

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jembrana menyatakan kekecewaannya terhadap program pemerintah terkait tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Sebab, program yang memotong 2,5 persen gaji ini belum "clear". Selain dinilai bakal sangat memberatkan pekerja, seharusnya ada ruang komunikasi antara pekerja, pemberi kerja dan pemerintah sebelum ditetapkan.

Hal senada disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Tabanan.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jembrana, Sukirman menegaskan, pemotongan gaji para pekerja untuk Tapera adalah kebijakan sepihak.

Baca juga: Pekerja Bali Kecewa Pemerintah, Pemotongan Gaji untuk Tapera Dinilai Keputusan Sepihak

Sebab, 2,5 persen gaji pekerja bakal dipotong tanpa melalui pembahasan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

"Jadi Tapera itu harus di-clearkan lebih dahulu. Artinya pemerintah seharusnya bicarakan hal ini dengan pekerja dan pengusaha. Saat ini kan terkesan sepihak," kata Sukirman, Rabu (29/5).

Menurutnya, meskipun sebagian besar pekerja saat ini belum memiliki rumah secara mandiri, namun skema dengan program Tapera ini belum jelas peruntukannya.

Pekerja tentunya mempertanyakan jaminan apa yang bisa meyakinkan seorang pekerja bakal rela gajinya dipotong.

"Pekerja memang membutuhkan rumah, tapi dengan pemotongan itu, jaminannya seperti apa? Apakah sudah disiapkan polanya? Satu tahun diberikan jaminan apa. Tapi kalau pemotongan gaji digunakan untuk perumahan yang notabene untuk kepentingan negara bisa berpotensi tidak jelas. Tapera harus disosialisasikan terlebih dahulu. Jangan langsung disahkan. Justru ini akan memperumit masalah, apalagi ini masih bentuknya PP," tegasnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Kabupaten Tabanan, I Ketut Budiarsa mengaku keberatan dengan iuran tiga persen pemotongan gaji untuk Tapera.

Apalagi, sudah ada pemotongan Jamsostek, BPJS dan kembali akan dipotong lagi. Terlebih, penerapan pengupahan perusahaan masih dengan UMK, yang membuat pekerja merasa keberatan.

“Memang (mungkin) program pemerintah ini baik. Saya pribadi mengakui ini baik. Tapi, aturan mainnya harus jelas dulu. Pekerja yang sudah punya rumah bagaimana? Kami merasa keberatan, karena pengupahan kita juga berdasarkan UMK,” ucapnya, Rabu (29/5).

Baca juga: KETUA DPD REI Bali : Program Tapera Bagus Asal Tidak Menyusahkan Rakyat!

Kata Budiarsa, dari sisi pekerja segala bentuk jaminan ketengakerjaan dan kesehatan pun sudah ada potongan. Melihat kondisi itu saja, sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.

Perusahaan di daerah pun, katanya, belum mengerti penuh soal Tapera. Sebab sosialisasi belum sampai ke daerah-daerah. Hanya di kota-kota besar yang sudah booming.

Penerapan Tapera, sambungnya, seharusnya melihat tolok ukur pekerja di bawah.