Infrastruktur Nusa Penida Jauh dari Kata Layak, Banyak Jalan Rusak Menuju Destinasi Populer

TRIBUN-BALI.COM - Pungutan retribusi wisatawan masih menjadi sorotan para pelaku pariwisata Nusa Penida. Tidak hanya ihwal rentannya kebocoran, namun terkait pemanfaatan retribusi tersebut.

Para pelaku pariwisata berharap, retribusi ke Nusa Penida bisa fokus dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan penataan destinasi wisata di Nusa Penida. Retribusi yang dipungut,harus diikuti dengan kenyamanan wisatawan.

"Saya tanya-tanya sebenarnya tidak masalah membayar retribusi Rp 25 ribu per orang. Asalkan memang peruntukannya jelas. Uang retribusi itu harus difokuskan untuk pembenahan infrastruktur dan penataan destinasi," ungkap pelaku pariwisata Nusa Penida I Made Mertayana, Minggu (9/6).

Ia mengatakan, saat ini kondisi infrastruktur di Nusa Penida masih jauh dari harapan. Jalan masih banyak rusak, terutama ke jalan-jalan menuju destinasi wisata. Jika wisatawan ramai, kerap terjadi kemacetan di Nusa Penida yang tentu mengurangi kenyamanan wisatawan.

Baca juga: RICUH di Kelingking Beach, WNA India Tinggalkan Nusa Penida, Kaca Mata Driver Pecah Terkena Pukulan!

Baca juga: BREAKING NEWS! Polisi yang Dibakar Istrinya Meninggal Dunia, Alami Luka Bakar Sampai 96 Persen!

Sementara banyak destinasi unggulan di Nusa Penida yang justru belum tertata dengan baik. Misalnya Pantai Kelingking, Broken Beach, hingga di Bukit Teletubbies di Tanglad. "Memang sudah ada perbaikan jalan, tapi menurut saya masih banyak jalan yang harus diperbaiki," kata dia.

"Saya sempat baca di berita tahun ini memang ada perbaikan jalan, anggarannya dari pemerintah pusat. Trus uang retribusi itu untuk perbaikan jalan dimana? coba retribusi pariwisata itu difokuskan untuk Nusa Penida, kan semakin banyak jalan yang bisa diperbaiki," sambungnya.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, Ni Made Sulistiawati menjelaskan, retribusi wisata di Nusa Penida masuk mekanisme APBD. Hasil pungutan retribusi tersebut harus dikelola sesuai mekanisme APBD.

"Hasil Pungutan Retribusi tersebut telah dikelola dalam APBD dan digunakan untuk melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan pelabuhan secara bertahap, penataan destinasi, pembangunan fasilitas dan jaminan kesehatan, pelayanan pendidikan, pengelolaan sampah dan layanan umum lainnya termasuk bagi hasil kepada pemerintah desa," terang Sulistiawati.

Sementara sampai saat ini Pemkab Kabupaten Klungkung masih mencari cara, untuk meminimalisir kebocoran pembayaran retribusi ke kawasan Nusa Penida. Mengingat selama ini pungutan retribusi ke Nusa Penida kerap dikeluhkan karena rentan kebocoran. (mit)